Awasi Pengelolaan TPA Pasirbuluh

Sumber:Pikiran Rakyat - 09 Mei 2006
Kategori:Sampah Luar Jakarta
BANDUNG, (PR).Buruknya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasirbuluh di Desa Wangunharja Kec. Lembang menjadi perhatian anggota DPRD Kab. Bandung. Hal itu diutarakan seorang anggota DPRD Kab. Bandung, M.Ikhsan, Senin (8/5).

Kebobrokan pengelolaan sampah di Pasirbuluh itu baru Ikhsan ketahui setelah melihat beberapa foto TPA Pasirbuluh terkini yang ditunjukkan PR. Wah, saya baru tahu kalau di sana (TPA Pasirbuluh) seperti itu keadaannya, kata Ikhsan.

Seharusnya, dinas terkait Pemkab Bandung mengontrol dan mengawasi pengelolaan sampah di TPA-TPA. Dinas Lingkungan Hidup pun harus terlibat dalam pemantauan itu.

Ia menuturkan, pengelolaan sampah saat ini semestinya tidak lagi dengan cara open dumping. Sudah saatnya memakai cara sanitary landfill. Apalagi, saat ini dalam RUU Sampah yang sedang disusun oleh pusat, disebutkan cara pengelolaan open dumping akan dilarang digunakan lagi, ujarnya.

TPA Pasirbuluh terletak di Kp. Cibeureum Desa Wangunharga Kec. Lembang. Dalam seharinya, 3-6 truk sampah bolak-balik membuang sampahnya ke TPA tersebut. Sampah yang dibuang berasal dari kawasan Bandung Utara, seperti Kec. Lembang dan Kec. Parongpong.

Pro-kontra

Cara pengelolaan sampah yang digunakan ialah open dumping. Dari puncak bukit, sampah langsung dibuang ke lembah. Di sekeliling TPA tersebut memang tidak ada permukiman penduduk, tapi dikelilingi kebun warga.

Keberadaan TPA itu menjadi pro-kontra di kalangan warga sekitar. Warga yang mendukung kebanyakan ialah mereka yang menggantungkan hidupnya sebagai pemulung. Contohnya Atang (35), warga Kp. Patrol di Desa Wangunharga. Ia setuju TPA itu tetap ada karena dari sanalah ia bisa menghidupi keluarganya.

Sebagian besar warga yang menolak TPA ialah mereka yang rumahnya selalu dilintasi truk-truk sampah. Di kanan dan kiri jalan desa selebar 2,5-3 meter itu dipadati rumah penduduk dan sekolah dasar.

Warga lainnya, khususnya yang memiliki kebun, khawatir limbah sampah akan mengurangi kesuburan tanah. Belum lagi kalau tumpukan sampah itu longsor menutupi kebun-kebun mereka. Kalaupun TPA itu dipertahankan, warga meminta pemda untuk mengelolanya dengan baik agar tidak mengancam kesehatan dan lingkungan warga.

Ego kedaerahan

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, H. Husni Muttaqin minta Pemprov Jabar turun tangan menangani permasalahan sampah di Kota Bandung akibat belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Kesulitan mendapatkan lahan TPA salah satunya disebabkan munculnya ego kedaerahan dan penolakan warga masyarakat yang kurang memahami paradigma baru pengelolaan sampah, katanya di sela Rakerna Rumah Zakat Indonesia (RZI) di Gedung Divlat Telkom Jln. Gegerkalong, Senin (8/5).

Ego kedaerahan sebagai imbas dari otonomi daerah juga sering muncul sehingga terkadang menjadi masalah dalam kerja sama lintas daerah.

Husni mengatakan, Wali Kota Bandung, Cimahi, dan Bupati Bandung pernah duduk satu meja untuk mencari jalan ke luar persoalan sampah. Namun, sejauh ini belum ada hasil konkret. (A-128/A-71)

Post Date : 09 Mei 2006