|
Nusa Dua, Kompas - Australia, yang pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard bersepakat dengan Presiden AS George W Bush untuk tidak meratifikasi Protokol Kyoto, akhirnya Senin (3/12) secara resmi meratifikasi protokol tersebut segera setelah Perdana Menteri baru Kevin Rudd dilantik. Pengumuman soal keputusan Australia meratifikasi Protokol Kyoto itu, yang disampaikan delegasi Australia pada Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) 2007 di Bali, mendapat sambutan sangat hangat dari ratusan peserta konferensi. Dengan perubahan sikap Australia itu, Amerika Serikat kini menjadi satu-satunya negara maju yang tidak meratifikasi protokol tersebut. Wakil khusus sekaligus juru negosiasi senior AS pada pertemuan di Bali, Dr Harlan L Watson, ataupun Alden Meyer dari Union of Concerned Scientists, sebuah lembaga swadaya masyarakat AS, menyatakan, AS tetap tak akan mengubah posisinya atas Protokol Kyoto. Efektif 90 hari Berdasarkan aturan PBB, ratifikasi itu akan berlaku efektif 90 hari setelah instrumen ratifikasi diterima oleh PBB sehingga Australia akan menjadi anggota penuh Protokol Kyoto mulai akhir Maret 2008. Presiden Konferensi di Bali, yang juga Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, mengatakan, keputusan Australia itu merupakan sebuah langkah besar yang sangat baik. Keputusan Australia itu akan semakin mendorong mulusnya negosiasi untuk menyusun sebuah rezim baru setelah 2012. Terkait hasil yang diharapkan dari pertemuan Bali, Witoelar menyampaikan, sebuah kesepakatan umum yang dihasilkan dari pertemuan di Bali sudah cukup. "Kami tidak terlalu berharap pertemuan ini akan mencapai kesepakatan-kesepakatan yang rinci karena memang masih ada waktu sampai 2009," ujarnya. Wakil delegasi Australia pada pertemuan di Bali menyampaikan, Australia juga berkomitmen untuk mengurasi 60 persen emisi gas rumah kacanya pada 2050 dari tingkat pada tahun 2000 lalu dan akan berpartisipasi aktif pada pelaksanaan komitmen Protokol Kyoto. Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Bali menyatakan, Pemerintah Indonesia tidak hanya menginginkan konferensi tersebut sukses dari segi pelaksanaannya. Seperti dikutip Antara, Pemerintah Indonesia juga menginginkan dihasilkannya semacam Peta Jalan Bali yang menjembatani pemikiran yang mendukung Protokol Kyoto dan yang tidak. Untuk itu, katanya, Indonesia memiliki konsep-konsep pemikiran yang akan disampaikan dalam UNFCCC. Hatta Rajasa yang ikut hadir di Bali mendampingi Presiden Yudhoyono mengatakan, kehadiran Presiden di Bali adalah untuk memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tersebut. (BEN/OKI) Post Date : 04 Desember 2007 |