SEMARANG -- Guna mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar. Anggaran itu digunakan untuk menyuplai kebutuhan air bersih warga, membuat tandon dan sumur, serta buat kebutuhan lain terkait dengan penanganan krisis air bersih.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Agus Utomo mengatakan anggaran itu tidak termasuk pembuatan sumur pantek di wilayah yang menjadi langganan kekeringan, yang pengerjaannya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Selain itu, tidak termasuk anggaran perbaikan saluran irigasi bendungan Kalilanang di Kabupaten Grobogan yang didanai oleh pemerintah pusat pada akhir Juli ini.
"Anggaran Rp 10 miliar khusus untuk penanggulangan kekeringan secara langsung, bukan untuk pembangunan irigasi dan bendungan," kata Agus kemarin.
Beberapa daerah saat ini sudah merasakan susahnya mendapatkan air bersih. Kepala Bagian Pelanggan PDAM Purbalingga Titin Kusriati mengatakan ada 56 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Purbalingga kekurangan air bersih. "Totalnya ada 40 ribu keluarga yang memohon bantuan air bersih," katanya.
Titin mengatakan setiap hari ada lima unit tangki yang dikerahkan untuk memasok kebutuhan air bersih. Masing-masing tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih.
Sementara itu, di Gunungkidul, Yogyakarta, warga harus membeli air bersih dengan harga tinggi. "Pada musim kemarau ini harga air bersih per tangki mencapai Rp 250 ribu jika lokasi jauh dari sumber air," kata Marsubroto, tokoh masyarakat Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul.
Untuk kebutuhan rata-rata air bersih bagi keluarga yang anggota keluarganya sedikit, dalam satu bulan dibutuhkan dua tangki air bersih. Sehingga untuk setiap bulan warga harus mengeluarkan biaya sampai Rp 500 ribu untuk membeli dua tangki air bersih.
Ia menambahkan, pemerintah memang memberi bantuan air bersih, tapi air itu untuk keperluan umum. Namun, air yang diperbantukan melalui kecamatan itu cepat habis. SOHIRIN | ARIS A | MUH SYAIFULLAH | A RAFIQ
Post Date : 28 Juli 2009
|
