Atasi Banjir Jabodetabek Perlu Dana Rp 800 M

SOREANG, (PR).- Anggaran Departemen Kehutanan tidak boleh dipotong di tahun anggaran 2009 ini. Departemen Kehutanan masih membutuhkan dana yang besar untuk penghijauan dan penanganan penyebab bencana alam.

"Untuk menangani banjir di wilayah Jabodetabek dan Bopuncur saja kita membutuhkan dana sampai Rp 800 miliar. Artinya, anggaran di Departemen Kehutanan berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Kalau anggaran Departemen Pertahanan yang dipotong, ya silakan saja," kata Menteri Kehutanan M.S. Kaban.

Menhut Kaban mengatakan hal itu seusai melantik pengurus Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dan Dewan Pengurus Ranting Partai Bulan Bintang se-Kab. Bandung, di Kec. Banjaran, Jumat (23/1).

Menurut Kaban, anggaran kehutanan tidak boleh dipotong atau diturunkan nilainya karena anggaran itu dibutuhkan untuk program antisipasi bencana alam.

Berkaitan dengan penanganan masalah banjir di Jawa Barat, Kaban mengatakan, kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten harus memberikan insentif agar warga mau terlibat dalam program penghijauan.

Menurut Kaban, di Jawa Barat saja terdapat 400.000 hektare lahan milik masyarakat yang dibiarkan kosong dan telantar.

"Lahan-lahan kosong itu berpotensi menjadi penyebab berkurangnya pasokan air, juga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor," katanya.

Dia juga mengusulkan, agar pemerintah memberikan sanksi kepada warga yang membiarkan lahan milik mereka kosong. Sanksi yang bisa diberikan antara lain, dengan menaikkan nilai pajak bumi dan bangunan untuk lahan yang kosong.

"Semua lahan kosong itu harus kita upayakan untuk dihutankan. Sayang kalau dibiarkan kosong seperti itu. Tentu saja penghijauannya pun harus dengan tanaman yang produktif agar warga rela untuk menanaminya," kata Kaban. (A-132)

Post Date : 24 Januari 2009