JAKARTA (SI)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merelokasi 70.000 kepala keluarga (KK) yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung.
Rencananya proses relokasi dilakukan mulai tahun depan,sedangkan tahun ini masih dilakukan studi dan inventarisasi warga. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengungkapkan,warga nantinya akan direlokasi ke sejumlah rumah susun sewa (rusunawa). “Target jumlah yang harus direlokasi dari kawasan Manggarai ke hulu sebanyak 70.000 kepala keluarga,” jelas Fauzi di sela rapat kerja dengan Komisi V DPR yang membahas Kesiapan Infrastruktur Menghadapi Banjir di Jabodetabek kemarin.
Selain diikuti Fauzi Bowo,rapat kerja yang dipimpin langsung Ketua Komisi V Taufik Kurniawan juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta,Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Sekda Jabar Lex Laksamana mewakili Gubernur Jabar,dan Mendagri yang diwakili Dirjen Pembangunan Daerah Syamsul Arief Rifai. Fauzi Bowo menjelaskan,Pemprov DKI saat ini tengah mencari lokasi pembangunan rusunawa.
Dia berharap mendapat lokasi yang dekat dengan tempat tinggal warga saat ini karena rusunawa yang sudah ada sekarang lokasinya terlalu jauh sehingga ditolak warga. “Dari lokasi yang sudah ada,warga tak begitu tertarik karena memang mereka harus mengeluarkan ongkos tambahan, yaitu transportasi dan waktu yang terbuang untuk menuju tempat kerja di lokasi yang sekarang,”terangnya.
Beberapa tempat relokasi yang dipersiapkan di antaranya berada di Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Pengadegan,dan Kelurahan Kalibata. Fauzi Bowo mengakui rencana pembangunan rusunawa tidak akan berjalan mudah, terutama dalam hal harga tanah.Terkait persoalan tersebut, Pemprov DKI akan berusaha mencari kompromi harga di antara nilai jual objek pajak (NJOP) untuk kepentingan umum dan harga warga. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan komitmennya mendukung relokasi warga bantaran sungai untuk normalisasi sungai.
Menteri PU Djoko Kirmanto menjelaskan, pihaknya tahun ini sudah membuat program bersama dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat,Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung rencana tersebut.“Masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran nanti akan kita buatkan rumah susun,jadi mereka tinggal di rumah susun sehingga sungainya bisa dinormalisasi,”kata Djoko.
Untuk membantu penanganan banjir Jabodetabek, secara umum Kementerian PU melakukan enam rencana aksi.Keenam rencana aksi itu merupakan fokus program ekonomi tahun 2008-2009, khususnya terkait penyelesaian banjir kanal timur (BKT), banjir kanal barat (BKB),dan normalisasi sungai.Fokus program itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2008.
Salah satu rencana aksi sudah terwujud, yakni pembangunan BKT sepanjang 23,5 km yang direncanakan mampu mengalirkan debit banjir dengan periode ulang 100 tahunan. BKT ini diharapkan bisa melindungi daerah di Jakarta Timur dan Jakarta Utara dari luapan banjir Sungai Cipinang,Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. “Fungsinya untuk mengurangi 13 kawasan genangan di wilayah itu,” jelas Djoko.
Rencana aksi lain adalah peningkatan kapasitas dan perkuatan tebing BKB yang berfungsi memotong aliran Sungai Ciliwung. Melalui pintu air Manggarai, tebing BKB itu melintas di bagian tengah DKI Jakarta sepanjang 17,5 km dan bermuara di Kali Angke. Sungai lain yang dipotong aliran BKB antara lain Kali Cideng, Kali Krukut, Kali Grogol, dan Kali Angke.“Total catchment area BKB adalah 421 km2,”katanya.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Epyardi Asda menilai relokasi terhadap permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung mutlak dilakukan. Bahkan, pihaknya juga mengusulkan agar permukiman di bantaran sungai lain juga ditertibkan. “Saya membayangkan seperti negara Belanda.
Di sana justru permukaan laut lebih tinggi dari daratan tapi tak terjadi banjir. Itu karena penataan aliran sungai sangat bagus,”kata Epriyadi. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achmad Syaf’i juga mendukung relokasi warga di sepanjang bantaran sungai untuk normalisasi sungai. “Setelah direlokasi, nantinya di bantaran sungai dibuat jalan agar tidak dijadikan tempat hunian,” ujar Achmad.
Perbaikan Katulampa
Sementara itu,perbaikan pelat baja Pintu III Bendung (Pintu Air) Katulampa, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur,Kota Bogor yang retak diterjang derasnya air Sungai Ciliwung dipastikan membutuhkan waktu lama.Sebab, menurut petugas jaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman, proses perbaikan baru bisa dilakukan setelah air Sungai Ciliwung surut dengan ketinggian maksimal 30 cm.
“Dari awal saat air Sungai Ciliwung naik mencapai 250 cm hingga sekarang air masih tinggi. Hari ini saja 50 cm,jadi bagaimana mau diperbaiki,” jelasnya saat ditemui di posko pemantauan Bendung Katulampa kemarin. (ahmad baidowi/ arif dwi cahyono/haryudi)
Post Date : 16 Februari 2010
|
