|
Perencanaan partisipatif ternyata tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di tingkat kabupaten. Cerita dari Sukabumi ini merupakan contoh. Mengalihkan ibu kota kabupaten, ternyata sesederhana memindahkan kantor layaknya orang pindahan rumah. Ada banyak proses rumit, yang harus diewati tahapannya satu per satu.Kegagalan dalam sebuah tahapan bisa berakibatnyagagalnya tahapan lain. Itu sebabnya tim interdepartemental harus berkerja bersama dan berada dalam satu ritme.Persoalanya bagaimana ritme ini diatur sehingga masing-masing pihak tak merasa dirugikan, agar tak muncul suara sumbang yang merusak alunan kerja. Tim Teknis PDPP Kabupaten Sukabumi, setidaknya sejak April lalu terus mencurahkan pemikirannya agar ritme tersebut bisa difasilitasi dengan baik. Dan Pada September, pekerjaan mereka mulai membuahkan hasil lewat pembikinan 'master program' untuk investasi pembangunan perkotaan. Dari dokumen yang ada, program investasi ini di antaranya berupa pembangunan konstruksi baru dan lanjutan, rehabilitasi serta peningkatan suatu proyek; operasi dan pemeliharaan; pengadaan; bantuan teknis; pelatihan; bantuan modal; penetapan kebijakan dan peraturan; serta penelitian dan setudi yang diikuti oleh kampanye program tersebut. Program kemudian mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang terdapat dalam hajat besar untuk ukuran kabupaten ini. Salah satunya, mereka melihat betapa peroses pemindahan ibu kota kabupaten berjalan sangat lamban. Untuk itu Tim Teknis mengajukan program kunci yakni dengan meninjau kembali tata ruang ibu kota, dipelabuhan Ratu itu. Kegiatan ini kemudian diikuti oleh pengembangan Rencana Induk Sistem (RIS). Melalui program kunci tersebut, diharapkan Sukabumi dapat melakukan revisi atas RUTR, RDTR, serta RKT kota Pelabuhan Ratu. pada saat yang sama, program kunci dapat meningkatkan pengembangan sumberdaya air. Ini dianggap penting di beri perhatian utama. Betapa pun pemerintan daerah akan berhadapan dengan kondisi air yang di rembesi oleh keadan lautan. Untuk pengembangan kualitas air itu, Tim Teknis menyarankan melakukan penataan atas DAS Cipalabuan, Cigangsa, Cipanyairan, Cimandiri, Citepus, Cimaja, untuk disesuaikan dengan penataan daerah muara sungai (DMS) di masing-masing aliran sungai yang ada. Pada saat yang sama, permasalahan air juga mencakup pengendalian banjir. Untuk itu, tim teknis PDPP mengarahkan perhatiannya pada normalisasi Sungai Cipalabuan, Cigangsa Cipanyairan. Selain itu, Sukabumi juga dihadapkan pada masalah peningkatan kapasitas air baku dan produksi. Untuk keperluan tersebut, tim teknis telah menyusun usulan untuk pembangunan intake, browncaptering, instalasi pengolahan air pipa (IPA), reservoir, pengadaan pipa transmisi serta pemasangan jaringan pipa transmisi. Untuk mengadakan non-perpipaan, pemerintah di sarankan menggunakan pengadaan terminal air, kran umum serta truk tangki. Untuk menunjang semua itu, sumberdaya air dipandang perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan peningkatkan manajemen, pengelolaan keuangan, penanggulangan kebocoran, selain juga promosi. Seluruh proses usulan perencanaan itu, dilaksanakan secara partsipatif itu dalam pertemuan-pertemuan Tim Teknis yang melibatkan semua unsur terkait, dari pemerintah daerah mau pun masyarakat (ian, Sukabumi). Post Date : 15 Januari 2004 |