Antisipasi Krisis Air

Kebumen, Kompas - Sejumlah daerah di Jawa Tengah bagian selatan mengantisipasi ancaman kekeringan. Kabupaten Kebumen memperbesar anggaran bantuan air bersih. Adapun Kabupaten Cilacap tengah mendata desa rawan kekeringan.

 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Muhyidin, Minggu (17/6), mengatakan, pihaknya bersiap menambah anggaran sebanyak Rp 46 juta untuk penyaluran bantuan air bersih mengantisipasi bencana kekeringan. Dengan dana awal sebesar Rp 204 juta, total anggaran antisipasi kekeringan kini mencapai Rp 250 juta. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di daerah rawan kekeringan sebanyak 2.160 tangki.

 

Menurut rencana, penyaluran air bersih dimulai akhir Juli saat puncak musim kemarau.

 

Saat ini, dari 26 kecamatan di Kebumen, 17 di antaranya rawan kekeringan. Yang terparah di antaranya Kecamatan Ayah, Sempor, Pejagoan, dan Alian.

 

Muhyidin menyebutkan, dana penyaluran air bersih sebanyak 2.160 tangki masih menggunakan asumsi beban operasional kendaraan dengan bahan bakar jenis Premium seharga Rp 4.500 per liter. Namun, aturan pemerintah pusat yang mewajibkan semua jenis kendaraan operasional pemerintah menggunakan jenis bahan bakar Pertamax yang harganya hampir dua kali lipat Premium tentunya akan memengaruhi frekuensi distribusi.

 

Adapun Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cilacap Wasi Aryadi mengungkapkan, kekeringan pada musim kemarau ini mengancam 50 persen wilayahnya. Dari 24 kecamatan di Cilacap, 12 kecamatan di antaranya merupakan daerah rawan kekeringan, yang meliputi 79 desa. Sejumlah kecamatan yang paling rawan terdampak kekeringan berada di wilayah barat Cilacap, yaitu Kecamatan Kawunganten, Bantarsari, dan Patimuan.

 

 

Terkait dengan pengelolaan air permukaan, Sungai Cikapundung, Jawa Barat, akan menjadi percontohan pengelolaan air permukaan. Sejumlah kegiatan diintegrasikan untuk mengatasi beragam persoalan pada sungai yang berhulu di Lembang dan berujung di Sungai Citarum itu

 

Direktur Permukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nugroho Tri Utomo menyebutkan, sepanjang 1 kilometer dari 28 kilometer panjang Sungai Cikapundung bakal ditangani bersama oleh beberapa kementerian.

 

Beberapa kegiatan yang sudah ada bakal diintegrasikan 1-2 tahun ke depan, antara lain, penanganan limbah ternak di daerah hulu dengan pelatihan pengolahan limbah. Juga ada penanganan sampah domestik.

 

”Untuk PDAM, akan ada penanganan untuk mengurangi kebocoran agar pelayanan kepada pelanggan kian baik. Juga meliputi pendidikan kepada masyarakat soal penanganan air bersih untuk menghindari kemungkinan kontaminasi,” ujar Nugroho.

 

Ia menegaskan, penanganan Sungai Cikapundung menjadi salah satu agenda dari Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Pokja AMPL terdiri atas beberapa kementerian, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Beberapa daerah juga digarap bersama, seperti Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Bangka (Kepulauan Bangka Belitung) untuk penanganan air untuk PDAM, non-PDAM, air baku, serta air untuk rumah tangga.

 

Cikapundung lebih kompleks karena mencakup seluruh kategori, mulai dari air baku hingga penggunaan di rumah tangga. Sejumlah persoalan ekologi membelit Sungai Cikapundung, seperti pembuangan limbah ternak sapi dan limbah domestik rumah tangga. (GRE/ELD)