|
JAKARTA (Media): Pemerintah akan memasang closed circuit television (CCTV) untuk memantau ketinggian air di pintu-pintu air sungai yang masuk Jakarta untuk mengantisipasi banjir lebih dini. Hal itu disampaikan Subagio, Kepala Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Tramtib dan Linmas) DKI saat memimpin geladi lapang penanggulangan dan evakuasi korban banjir di RW 01 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin. Subagio yang juga Sekretaris Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan dan Pengentasan Bencana (Satkorlak PPB) DKI menyatakan yang memasang CCTV itu nantinya Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil). Sedangkan titik lokasi pemasangan kamera monitoring di pintu air (PA) itu, antara lain, di PA Kampung Melayu, PA Depok, PA Katulampa, PA Pesanggrahan, dan pintu air lainnya sebagai mulut sungai menuju Jakarta. ''Dari kamera CCTV itu akan segera termonitor ketinggian air bila ada hujan kiriman dari kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopuncur) yang merupakan hulu 13 sungai yang masuk Jakarta,'' ujar Subagio. Upaya lain Pemprov DKI bila terjadi bencana banjir, jelas Subagio, pihaknya akan mengerahkan sebanyak 20 ribu personel terdiri dari aparat Pemprov DKI dan jajaran, TNI, Polri, PMI, Orari, dan organisasi masyarakat (ormas), dan LSM. Selain itu, kata Subagio, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) guna mendapat informasi yang akurat mengenai perkiraan musim dan waktu turun hujan. Berdasarkan perkiraan BMG terhadap musim di Jakarta yang dibagi dalam dua daerah, yakni daerah perkiraan musim (DPM) IV wilayah Jakarta bagian Utara diperkirakan hujan pada Desember 2004 dan puncaknya Januari 2005. Sedangkan DPM V daerah Jakarta bagian Selatan, turun hujan pada Oktober 2004. Sekretaris Satkorlak PPB DKI itu menambahkan, dana untuk penanggulangan banjir di Jakarta besarnya Rp350 miliar. Rinciannya, senilai Rp150 miliar untuk biaya pembebasan lahan banjir kanal timur (BKT) dan sisanya untuk antisipasi banjir. Subagio mengatakan, anggaran khusus untuk ke-13 sungai melintasi Ibu Kota besarnya Rp500 miliar per tahun. Dana ini digunakan untuk biaya penanggulangan banjir dengan menormalisasi, mengeruk, dan memelihara 13 sungai yang membelah DKI. Keterlibatan Depkimpraswil dalam penanggulangan banjir di Jakarta, menurut Subagio, karena ke-13 sungai yang melintasi Ibu Kota berasal dari Provinsi Jawa Barat. Sesuai ketentuan bila sungai melintasi dua daerah provinsi, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Depkimpraswil). Subagio menjelaskan, untuk jangka panjang Depkimpraswil bertanggung jawab terhadap sodetan sungai. Namun, untuk jangka pendek Depkimpraswil dan Pemprov DKI bekerja sama menangani PA Katulampa. Sementara itu, acara geladi lapang penanggulangan dan pengentasan bencana banjir di depan SD St Maria, Jl Jatinegara Barat, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, itu melibatkan warga RW 01, RW 02, dan RW 03. Secara umum acara berjalan sesuai rencana, namun masih terlihat kekurangkompakan antarwarga dalam saling tolong. Tapi praktik geladi lapang itu sudah mendekati cara penyelamatan korban banjir yang sesungguhnya. Dalam simulasi banjir kiriman dari Kali Ciliwung itu, tampak warga saling membantu dan berpegangan tali untuk bertahan dari arus air untuk menyelamatkan keluarga. Beberapa buah perahu karet dikerahkan sebagai pengangkut untuk menolong korban banjir melintas di atas badan jalan, yang digambarkan sebagai aliran air deras membelah permukiman penduduk. Anak-anak dan harta benda yang bisa diselamatkan diangkut perahu karet, tetapi prioritas utama menolong korban jiwa. (Ssr/J-2) Post Date : 13 Oktober 2004 |