JAKARTA-MI: Anggaran untuk perbaikan sanitasi tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2010 Departemen Pekerjaan Umum (PU) akan menganggarkan dana sebesar Rp2,5 triliun yang kisaran jumlahnya sama dengan besaran kebutuhan pada tahun 2009.
"Kita anggarkan yah kurang lebih sama dengan tahun 2009, Rp2,5 triliun. Kalau ada perubahan nanti di APBNP yah kita tambah lagi alokasinya," ungkap Menteri PU Djoko Kirmanto, di sela-sela Konferensi Sanitasi Nasional, di Jakarta, Selasa (8/12).
Pada tahun 2009 Departemen PU menganggarkan Rp2,5 triliun untuk kebutuhan penanganan air minum dan sanitasi. Sayangnya, pemerintah tidak memberikan penambahan anggaran untuk penyelesaian masalah tersebut.
Padahal, sebanyak 70 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap sanitasi. Dari porsi tersebut 19 juta orang di antaranya hidup di perkotaan dengan daya dukung lingkungan yang kronis. Akibatnya, lebih dari 14.000 ton tinja dan 176.000 meter kubik urine mencemari 75 persen sungai. Tak pelak, masyarakat harus membayar rata-rata 25 persen lebih mahal untuk air bersih perpipaan.
Oleh karena itu, direncanakan pada tahun 2010 pemerintah pusat akan mengucurkan dana alokasi khusus (DAK) bidang sanitasi sebesar Rp375 miliar yang akan disalurkan pada 449 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Meski relatif tidak banyak, alokasi DAK itu diharapkan dapat mendongkrak antusiasme pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan di bidang sanitasi.
"Departemen PU dan Bappenas berjanji akan mencoba meningkatkan porsi DAK untuk sanitasi, tapi yah dengan syarat nanti ada pelaporan keuangannya. Jangan sampai dipakai untuk yang lain," tuturnya.
Saat ini sebagian besar kota di Indonesia masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Bahkan fasilitas sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site) terpasang di 11 kota dengan cakupan pelayanan yang realtif masih rendah yaitu sekitar 2,33 persen. Sistem pengelolaan air limbah setempat (on site) berupa septik tank masih mendominasi fasilitas sanitasi di Indonesia dengan porsi sebesar 71,06 persen yang ternyata belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan sehingga masih berpotensi mencemari lingkungan.
Selain masalah lingkungan, sanitasi pun berimbas pada kerugian keuangan negara. Berdasarkan penelitian Bank Dunia pada tahun 2007, buruknya sanitasi menyebabkan Indonesia harus kehilangan Rp58 triliun per tahun atau 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Masalah sanitasi ternyata bersifat sporadis makanya pemerintah lalu menyusun Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014. Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengutarakan, program itu disusun oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi yang dikoordinasi oleh Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi.
"Karena masih sedemikian besar ketimpangan antara kebutuhan layanan sanitasi dengan pemenuhannya," ucapnya.
PPSP itu di antaranya berisi tentang rencana dan strategi pendampingan penyusunan strategi sanitasi kota (SSK) di 330 kabupaten/kota tentang pengembangan sistem off site di 16 kota (11 kota eksisting dan 5 kota baru) dan sistem on site di 226 kabupaten/kota.
Nantinya, PPSP akan pula melakukan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) di 240 kabupaten/kota, kegiatan clean development mechanism (CDM) TPA di 15 lokasi, program 3R untuk mengurangi 20% timbunan sampah, dan 1500 fasilitas percontohan pengelolaan persampahan, pengembangan infrastuktur drainase di 50 kabupaten/kota, dan normalisasi saluran drainase di 100 kabupaten/kota.
"Ini memang tidak gampang makanya pemda yang harus jadi motor," ujar dia.
Dalam 5 tahun terakhir investasi untuk sanitasi terbilang mengalami peningkatan menjadi Rp 5000 per kapita per tahun. Padahal, sekitar 30 tahun lalu (1970-2000) hanya tercatat sebesar Rp200 per kapita per tahun. Sayangnya, meski meningkat, masih jauh dari angka ideal yang seharusnya sebesar Rp47.000 per kapita per tahun. (*/OL-7)
Post Date : 08 Desember 2009
|
