| MAKASSAR (SINDO) – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Makassar mengeluhkan minimnya anggaran normalisasi drainase,karena dianggap tidak memenuhi pembangunan di daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Makassar Kusaiyyeng menjelaskan, anggaran menormalisasi sejumlah drainase yang dikeluarkan pemerintah sangat kecil yang hanya Rp4 miliar. Anggaran tersebut kata dia,tidak akan bisa memenuhi rencana proyek pembangunan drainase yang juga direncanakan dibangun di daerah.” Anggaran ini hanya bisa dianggarkan pada proyek drainase di Kota Makassar saja,”keluhnya. Dia menyebut, idealnya dalam setahun dibutuhkan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk normalisasi drainase seluruh Kota Makassar. Rinciannya, menormalisasi drainase yang berada di kota tua yakni wilayah yang berada di 12 kecamatan dibutuhkan sekitar Rp50 miliar. Sedangkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, yang merupakan zona lima dalam kawasan tata ruang Makassar dibutuhkan anggaran sebesar Rp350 miliar. “Secara keseluruhan dibutuhkan Rp400 miliar.Sebab sedimentasi yang berada di sejumlah drainase kondisinya cukup tinggi,”terangnya, disela-sela peninjauan drainase bersama Komisi C DPRD Makassar kemarin. Menurut dia, terbatasnya jumlah anggaran normalisasi yang dikucurkan, membuat pihaknya memprioritaskan pada drainase yang berada di pusat kota, khususnya yang menjadi langganan banjir dan genangan air. Kusaiyyeng memaparkan, pihaknya telah berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan di sejumlah saluran pembuangan air di Makassar. Hal itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya banjir.Namun, di wilayah Zona lima yakni Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanannya, belum ada jaminan pembangunan drainase itu bisa diwujudkan. Sebab untuk menyelesaikan masalah drainase di kawasan itu, dibutuhkan pengerjaan drainase secara komprehensif dengan melakukan normalisasi di Sungai Tallo. Tahun ini lanjut Kusaiyyeng, pihaknya akan membangun sebanyak 19 saluran drainase, yang tersebar di 14 kecamatan di Makassar.Yakni saluran Sekunder Lette,saluran sekunder Balaikota- Lombok,saluran drainase Baji Dakka I,serta saluran drainase Sultan Alauddin III. Ketua Komisi C DPRD Makassar Burhanuddin Odja mengungkapkan, kondisi drainase di Makassar sepanjang 1.600 kilometer (km) dan panjang kanal primer 40 km, yang maksimal berfungsi dengan baik sekitar 75% selebihnya 25%,dengan kondisi sedimentasi drainase yang cukup tinggi. Sehingga, memang sangat mendesak untuk segera dilakukan normalisasi. Pihaknya berharap pada penganggaran 2009, DPU lebih mengedepankan pembangunan saluran sekunder. (suwarny dammar).
| 
