Anggaran Banjir Kecil

Sumber:Kompas - 11 Oktober 2006
Kategori:Banjir di Luar Jakarta
Medan, Kompas - Anggaran penanganan banjir di Kota Medan sekitar Rp 80 miliar lebih dibanding anggaran untuk lampu kota dan jalan yang mencapai Rp 90 miliar. Anggaran untuk lampu dan jalan itu tahun 2005 Rp 122 miliar, jauh lebih besar dibanding anggaran penanggulangan banjir yang hanya Rp 40 miliar.

"Untuk tahun anggaran ini kami mendorong anggaran penanganan banjir dua kali lipat hingga Rp 80 miliar dalam perubahan APBD. Tahun ini anggaran untuk taman dan lampu jalan turun menjadi Rp 90 miliar, masih lebih banyak daripada anggaran penanganan banjir yang hanya Rp 80 miliar," kata Abdul Rahim Siregar, anggota Komisi D DPRD Kota Medan yang juga duduk di Panitia Anggaran, Selasa (10/10) di Medan.

Penambahan itu perlu dilakukan mengingat pos anggaran untuk bantuan-bantuan yang diajukan pemerintah mencapai Rp 120 miliar. Menurut Siregar, anggaran untuk bantuan itu bisa dikurangi dan ditambahkan untuk menangani banjir.

Siregar menambahkan, Pemkot Medan lambat dan tidak serius merespons soal banjir. Keterlambatan respons itu terlihat dari baru selesainya tender proyek untuk rehabilitasi drainase yang dilaksanakan sejak 2005. "Warga di Jalan Letda Sudjono mengeluh sudah 20 tahun daerahnya terkena banjir dan hingga saat ini belum ada perubahan. Itu artinya tidak ada penanganan serius," ujarnya.

Siregar menilai kurangnya konsistensi penerapan rencana umum tata ruang kota. Banyak bangunan di daerah resapan berdiri. Ruko-ruko semakin marak berdiri tanpa diikuti pembangunan kawasan untuk resapan air.

Menurut dia, pemerintah dan dinas terkait harus segera membuat agenda penanganan banjir. "Kami di DPRD hanya bisa memberikan tekanan secara politis. Langkah konkret penanganan banjir ada di tangan pemerintah. Kami siap mendukung berapa pun anggarannya asal realistis dan jelas," kata Siregar.

Kepala Humas Pemkot Medan, Arlan Nasution, mengaku hanya bisa menyiapkan dan menyiagakan tim penolong saat banjir datang. Tim yang berjumlah 11 orang terdiri dari petugas dinas-dinas di Pemkot Medan. "Tugas mereka memberi pertolongan kepada korban banjir sampai pada upaya evakuasi jika diperlukan," kata Arlan.

Dia menuturkan, persoalan banjir yang disebabkan meluapnya air sungai di Medan bukan semata-mata tanggung jawab Pemkot Medan, tetapi juga Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumut karena sungai itu melintasi kabupaten lain.

Arlan menegaskan, Pemkot Medan berupaya mengurangi dampak banjir di Medan. Saat ini 86 lokasi genangan di Medan sebagian besar belum dibuatkan saluran airnya (drainase). Sejumlah genangan terdapat di pusat kegiatan ekonomi di Jalan Sutomo (11 titik), Jalan HM Yamin (6), Jalan Gatot Subroto (7), Jalan Asia (5), dan Jalan Brigjen Katamso (6). "Itu menyangkut ketersediaan dana. Genangan itu ada karena belum ada saluran yang baik. Sejumlah saluran di antaranya baru selesai dikerjakan," tutur Arlan.

Ditanya tentang persiapan menghadapi musim hujan dan banjir, Arlan menyerahkan ke dinas terkait. Namun, sejumlah pejabat di dinas terkait tidak bisa ditemui karena kesibukan masing-masing. "Kalau soal dana, yang jelas ada, tetapi saya tidak tahu persis berapa jumlahnya," katanya.

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Windi Astuti, mengatakan, penanggulangan banjir di Medan masih bersifat parsial. Dinas PU hanya membangun drainase di titik genangan kecil. Padahal, banjir di Medan tidak hanya disebabkan oleh luapan air sungai dan tersumbatnya drainase. "Kami perlu duduk bersama, tetapi belum ada yang bisa memfasilitasi. Kami mengharapkan dewan air Sumut bisa menjembatani ini semua," katanya.(NDY/FRO)



Post Date : 11 Oktober 2006