Alokasi Rp 1,25 Triliun untuk BKT

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp 1,25 triliun untuk mengatasi banjir pada APBD 2009 atau sekitar 5,6 persen dari total APBD Rp 22 triliun. Sebagian besar dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan pembebasan lahan Banjir Kanal Timur dan pengerukannya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Muhayat, Minggu (26/10) di Jakarta Pusat, mengatakan, Banjir Kanal Timur (BKT) menjadi prioritas penanganan banjir di Jakarta karena mampu mengamankan 150 kilometer persegi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dari banjir.

Dari panjang 23,5 kilometer, baru 13,685 kilometer atau 58,11 persen yang sudah dibebaskan dan dikeruk. Sepanjang 9,866 kilometer belum dapat dibebaskan karena masalah sengketa kepemilikan tanah.

”Semua langkah pembebasan lahan, mulai dari cara pembayaran biasa sampai konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan, akan ditempuh. Pembangunan BKT harus selesai pada akhir 2010 atau awal 2011,” kata Muhayat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menyatakan sedang menyiapkan langkah- langkah penanggulangan banjir sampai 2012. Penyelesaian banjir membutuhkan dana Rp 20 triliun, Rp 13,53 dari pemerintah pusat dan Rp 6,47 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain menyelesaikan BKT, pengerukan 13 sungai utama juga menjadi prioritas penanganan banjir 2009. Pengerukan dengan dana Rp 1,3 triliun itu dikerjakan dengan dana utang dari Bank Dunia.

DKI Jakarta, kata Muhayat, akan menanggung pengembalian 40 persen atau sekitar Rp 520 miliar utang untuk pengerukan itu. Ke-13 sungai itu sudah tidak dikeruk selama 30 tahun dan menjadi dangkal.

Di sisi lain, badan sungai juga menjadi sempit karena banyak pemukim liar di bantaran sungai. Selain dikeruk, ke-13 sungai tersebut juga akan dilebarkan dan diturap.

Untuk menunjang efektivitas kinerja BKT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan pembangunan dan normalisasi Waduk Halim, Jakarta Timur, pada 2009.

Waduk retensi yang terdiri dari enam situ yang tersambung itu akan dijadikan suatu sistem penampung air 76 hektar dengan dana Rp 338 miliar.

Pemerintah provinsi, kata Prijanto, sudah membeli sebagian lahan dari masyarakat dan juga mengantongi izin dari TNI Angkatan Udara, sebagai salah satu pemilik lahan yang lain, untuk membeli tanah guna membangun waduk retensi itu.

”Jika kerugian akibat banjir besar mencapai Rp 7 triliun, kerugian akibat tiga kali banjir sama dengan biaya untuk mengatasi banjir. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus bekerja cepat untuk mengatasi banjir,” kata Prijanto. (ECA)

Post Date : 27 Oktober 2008