Air untuk Rakyat

Jakarta, Kompas - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan 10 juta sambungan air bersih dapat dicapai di tahun 2013. Dana yang diperlukan untuk 10 juta sambungan itu sebesar Rp 80 triliun.

”Saat ini masih tujuh juta sambungan. Untuk target MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium) tahun 2015 butuh dana Rp 95 triliun. Uangnya harus kita cari,” kata Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas Budi Hidayat pada lokakarya ”Air Bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah” di Jakarta, Senin (15/12).

Pada lokakarya yang digelar Environmental Service Program (ESP)-USAID itu diluncurkan panduan inovatif pengadaan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar, seperti Sidoarjo dan Medan, yang termuat pada buku yang dibedah kemarin.

Panduan dipublikasikan untuk mengatasi kendala mendapat sambungan air bersih secara murah. Kendalanya biasanya biaya harus dibayar di muka, atau kendala administrasi domisili, seperti perumahan padat, kumuh, atau terletak di atas air laut/sungai mempersulit sambungan baru.

Tata cara yang diperkenalkan, yaitu sambungan komunal dan mikro kredit untuk masyarakat yang tidak mampu membayar secara tunai di muka.

Cakupan layanan

Bellafolijani, mewakili Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, memaparkan data, cakupan pelayanan air minum melalui perpipaan di kota besar mencapai 45 persen, 10 persen di desa, sementara secara nasional baru 24 persen.

Biasanya masyarakat mendapat air dari sumur bor yang tercemar karena lingkungan perumahan padat atau membeli air gerobak yang mahal. ”Hasil pengamatan memperlihatkan, masyarakat tidak mampu justru membayar air minum 10 kali lipat dari harga rata-rata,” katanya.

Melalui sambungan komunal, air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga lebih murah, terjaga kualitasnya, serta menghemat waktu karena akses yang dekat dan mudah.

Widi Prayitno, perwakilan warga perumahan Jenggolo Asri Sidoarjo, Jawa Timur, mengatakan, warga yang umumnya buruh pabrik, pegawai negeri, dan wiraswasta memandang biaya sambung instalasi air bersih mahal. Pihak ESP-USAID mempertemukan PDAM Sidoarjo dengan BRI yang akhirnya melahirkan kebijakan kredit mikro sambungan air bersih. ”Tiap kepala keluarga dikenai Rp 2,14 juta untuk sambungan air bersih. Kami mencicil ke BRI Rp 129.214 per bulan,” katanya. (LOK)

Post Date : 16 Desember 2008