SERANG -- Sekitar delapan kecamatan di Provinsi Banten mengalami krisis air bawah tanah. Delapan kecamatan itu adalah Pulo Ampel dan Kramatwatu di Kabupaten Serang, Kecamatan Jatiuwung dan Cibodas di Kota Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kosambi, Sepatan, serta Kemiri di Kabupaten Tangerang.
Anggota staf Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, Wahyu Sambudi, mengatakan penyedotan air bawah tanah dalam jumlah besar menjadi salah satu penyebab krisis air bersih. Dari tahun ke tahun jumlah titik penyedotan air bawah tanah di Banten selalu meningkat.
Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mengungkapkan, perusahaan yang menggunakan air bawah tanah di seluruh Banten mencapai 2.326. Dari ribuan industri itu, titik sumur yang airnya dieksploitasi dalam jumlah besar mencapai 3.097. Sekitar 1.117 titik sumur berada di Kabupaten Tangerang. Angka ini naik dibanding 2008. Eksploitasi air bawah tanah di Banten kurang dari 2.000 titik sumur.
Menurut Wahyu, jika air bawah tanah diambil terus-menerus dalam jumlah banyak, dikhawatiran akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan antara lain berupa penurunan permukaan air tanah. "Akibatnya warga kesulitan air bersih," kata dia kemarin.
Meski merugikan dari sisi lingkungan, kontribusi pajak air bawah tanah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten tidak sebanding dengan kebutuhan konservasi dan kerusakan lingkungan. Untuk 2008, misalnya, Banten hanya mendapat sekitar Rp 10 miliar dari pajak tersebut. "Tidak sebanding dengan kerusakan dan biaya konservasi," ujar Wahyu.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Banten Iwan Djuwarsa menambahkan, krisis delapan daerah tersebut antara lain disebabkan oleh terlalu banyaknya titik sumur yang dieksploitasi. Untuk membatasi penggalian sumur, kata Iwan, pihaknya sudah membuat zonasi air bawah tanah, terutama di daerah kritis. MABSUTI IBNU MARHAS
Post Date : 18 Mei 2009
|
