BOGOR, KOMPAS - Pertumbuhan kompleks perumahan di daerah penyangga DKI Jakarta semakin pesat seiring tingginya permintaan rumah dengan harga terjangkau. Namun, pertumbuhan itu tak mampu diikuti oleh peningkatan pasokan air bersih dan instalasi penunjang lainnya.
Menurut data Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor, pada tahun 2009 ada 385 perumahan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2010, jumlah perumahan naik menjadi 462 kompleks perumahan, yang rata-rata berkapasitas 100-200 rumah per kompleks.
”Paling banyak pertumbuhan itu di wilayah tengah karena punya akses ke Jakarta,” ujar Kabid Perumahan pada Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor Dadang Iskandar di Cibinong, Selasa (22/3).
Pertumbuhan perumahan itu juga membuat kebutuhan air bersih meningkat. PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, misalnya, pada tahun 2010 terdapat 14.500 pemasangan baru yang 80 persen berasal dari kompleks perumahan. Namun, yang baru bisa dilayani 6.400 pelanggan.
Hal yang sama juga dialami di wilayah Depok, Jawa Barat. Kebutuhan air bersih di Kota Depok meningkat tajam dan baru bisa dipenuhi sebanyak 17 persen, sedangkan 83 persen sisanya menggunakan air tanah.
”Sejak tahun 1986, saya memakai air tanah. Saya tidak tahu prosedurnya bagaimana menjadi pelanggan air leding (air bersih yang dikelola pemerintah),” tutur Suharto (52), warga Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Selasa (22/3).
Jangkauan pelayanan pipa PDAM memang terbatas di sejumlah tempat saja. UPT Air Bersih baru dapat melayani pelanggan di wilayah Kecamatan Cimanggis, Jalan Margonda, dan sebagian mengarah ke Jalan Raya Mochtar, Sawangan. Kepala UPT Air Bersih Depok Kholiq mengatakan, pengembangan pelayanan jalur pipa terkendala oleh dana yang terbatas. Butuh investasi besar membangun jaringan pipa.
Sejauh ini, UPT Air Bersih Depok baru melayani 4.500 pelanggan. Pengelola menetapkan tarif Rp 1.800 per meter kubik. Tarif ini tidak pernah berubah sejak tahun 1984.
Sementara sejumlah LSM yang tergabung dalam Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Kruha) menyoroti potensi konflik sosial akibat buruknya akses air bersih. Potensi konflik pada masa mendatang ini terjadi jika tidak ada tindakan konkret pemerintah untuk memajukan pembangunan di sektor sumber daya air.
Ketua Koordinator Kruha Muhammad Reza mengatakan, pembangunan SDA harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia. Salah satu caranya adalah memperbesar alokasi anggaran sektor air minum dan sanitasi tanpa bergantung pada utang luar negeri.(NDY/GAL/ART/FRO)
Post Date : 23 Maret 2011
|
