Air Bersih, Tantangan Berat Fauzi Bowo

Dari sekian program yang digembar-gemborkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto pada saat kampanye setahun yang lalu, ada satu masalah penting yang perlu segera mendapat prioritas, yakni layanan air bersih. Hal ini karena masih cukup banyak penduduk Jakarta yang tidak memiliki akses terhadap layanan air bersih yang aman, sehat, dan cukup.

Selama ini, mereka harus menggantungkan pemenuhan kebutuhan air pada sumber-sumber air tanah dan air permukaan yang kurang aman seperti air dari sungai, sumur gali, sumur pompa, penampung air hujan, dan lain-lain. Baru pada Maret 2007, Direktorat Pemukiman dan Perumahan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa 70 persen air tanah di Jakarta telah tercemar bakteri e-coli. Begitu juga yang terjadi dengan 75 persen air permukaan.

Data yang paling umum dari operator penyedia layanan air bersih di DKI Jakarta yaitu PT Aetra dan PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja), menyatakan bahwa rasio cakupan layanan mereka sampai triwulan pertama 2007 sudah mencapai 60 persen. Kelihatannya angka ini cukup tinggi, akan tetapi, kita tidak bisa begitu saja mengandalkan angka ini dan yakin bahwa lebih dari separuh penduduk sudah memperoleh layanan air bersih perpipaan karena di mana-mana di Jakarta banyak ditemukan sambungan pipa yang tidak ada airnya sama sekali. Menurut penulis cakupan layanan riil pasti masih di bawah 50 persen.

Empat tahun yang lalu, Wali Kota Michel Partage dari Varages di Prancis berhasil memenangkan pemilihan wali kota dengan menggunakan isu layanan air bersih sebagai modal utama. Saat itu, layanan air bagi penduduk Varages sangat mirip dengan kondisi di Jakarta, kualitas air kurang baik dan tarif naik terus. Di Jakarta, bahkan sejak 2004 tarif air secara otomatis naik setiap enam bulan sekali.

Kampanye utama yang dipakai Wali Kota Varages pada saat itu adalah apabila dia terpilih, maka operator layanan air akan diserahkan kepada pihak yang lebih mampu menyediakan layanan air lebih baik, ternyata direspons positif oleh penduduk yang memang telah jenuh dengan layanan air yang tidak kunjung optimal.

Minim

Dalam kampanye yang baru lalu, masalah air memang minim sekali disentuh. Hanya masalah banjir yang dibahas, ini pun solusi yang ditawarkan hanya rekayasa alam, yaitu pembangunan Banjir Kanal Timur. Padahal berbagai kasus belakangan mengajarkan pada kita bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan rekayasa alam sangat tidak cukup dan out of date.

Untuk layanan air bersih sendiri, per Juni 2007, telah sepuluh tahun layanan air perpipaan Jakarta diserahkan kepada operator swasta. Hasilnya, seperti disebutkan di atas masih lebih dari separuh penduduk Jakarta mengandalkan sumber air yang kurang aman untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, setelah diberi jaminan berupa kenaikan tarif setiap enam bulan sekali pun, data terakhir yang diperoleh dari Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta (Juni 2007) menyatakan bahwa dari lima target teknis yang dimandatkan dalam kontrak, hanya satu yang tercapai.

Kelima target tersebut adalah produksi air, tingkat kebocoran, volume air terjual, jumlah koneksi, dan rasio cakupan layanan. Dan yang terpenuhi hanyalah poin yang pertama, yaitu produksi air. Lainnya masih jauh dari target yang ditetapkan. Target menyediakan air siap minum pada tahun ini juga meleset, tidak dapat tercapai.

Fauzi Bowo jelas paham masalah di atas karena pada beberapa kesempatan dalam kapasitasnya sebagai wakil gubernur, beliau menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas layanan air bersih yang tidak kunjung membaik. Sutiyoso sendiri di akhir masa jabatannya meninggalkan pekerjaan rumah besar terkait penjualan saham mayoritas PT TPJ yang sampai sekarang masih menimbulkan silang pendapat dan masalah di antara berbagai pihak terkait pengelolaan air bersih Jakarta.

Masalah penting lain terkait layanan air bersih adalah sampai saat ini Jakarta belum memiliki sistem sanitasi terpadu (sewerage system), sehingga kontaminasi dari limbah manusia ke sumber air penduduk sangat mudah terjadi.

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh banyak rumah tangga di Jakarta, maka banyak sekali septic tank penduduk yang jaraknya kurang dari 10 meter dari sumber air. Kadang-kadang jarak kurang dari 10 meter ini terjadi karena rumah antar penduduk saling berdempetan, sehingga tidak jarang jarak antara sumber air sebuah rumah hanya kurang dari lima meter dengan septic tank tetangga.

Persoalan penting ini sudah saatnya mendapat perhatian serius Fauzi Bowo. Selaku orang nomor satu di DKI seharusnya malu menjadi pemimpin sebuah ibukota negara yang tidak memiliki sistem pelayanan limbah rumah tangga terpadu (integrated sewerage system), jauh tertinggal dibanding negara Asia lainnya. Potret buruk ini harus segera dibenahi.

Dengan kemampuan menyediakan layanan air yang sehat, aman, dan cukup, maka kualitas kesehatan penduduk akan meningkat begitu juga dengan tingkat produktivitas yang tentu saja akan memberi efek ikutan berupa keuntungan ekonomi secara lebih luas. Nila Ardhianie, Direktur Amrta Institute for Water Literacy

Post Date : 22 Oktober 2008