|
Kebutuhan air bersih di wilayah Kabupaten Tangerang terus meningkat seiring dengan tingginya jumlah penduduk dan berkembangnya wilayah permukiman dan industri. Namun, untuk mendapatkan pelayanan air bersih, warga Kabupaten Tangerang saat ini baru bisa bermimpi. Pelayanan air bersih lambat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) tidak sanggup melayani kebutuhan warganya. Dari 3,4 juta penduduknya baru 11 persen saja yang sudah menikmati air bersih dengan alasan ketiadaan dana. Sementara itu, keterlibatan swasta masih terganjal birokrasi. Pemerintah pusat sudah menargetkan tahun 2015, pelayanan air bersih sudah bisa dinikmati minimal 80 persen dari jumlah penduduknya. Tapi tampaknya target itu sulit dipenuhi karena sampai sekarang belum terlihat gebrakan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Akibatnya, penggunaan air bawah tanah merajalela baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Jika dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin kualitas air bawah tanah makin merosot. Warga masyarakat yang sudah terlayani adalah mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan beberapa kecamatan yang dekat dengan instalasi air seperti Teluk Naga, Cisoka, Balaraja, Serpong, Pamulang, dan Tigaraksa. Atau warga yang tinggal di perumahan elite yang mengolah sendiri air bersih untuk warganya seperti di BSD, Lippo Karawaci, Alam Sutra, dan Summarecon Serpong. Bagi warga yang belum terlayani air bersih terpaksa menggunakan air sumur bor atau sumur pantek. Padahal, kondisi air sumur saat ini mengalami penurunan kualitas yang disebabkan kondisi lingkungan dan tanah yang sudah tidak stabil. Pantauan SP di wilayah Pantai Utara Tangerang, air sumurnya terasa payau, asin, dan berbau. Selain itu, masyarakat juga banyak yang menggunakan air sungai dan air saluran irigasi yang kotor dan bau yang jelas sangat jauh dari standar air bersih dan sehat. Padahal, standar air sehat, yaitu harus memenuhi indikator tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Sumur Bor Pemda setempat memprioritaskan beberapa titik penanganan air bersih. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Odang Masduki, titik-titik tersebut merupakan kawasan padat, kumuh, dan miskin di antaranya Rajeg, Pasar Kemis, Kresek dan Cikupa. Program yang kini tengah digalakan adalah membangun sumur dalam, dangkal, dan sumur bor, serta Instalasi Pengolahan Air di beberapa wilayah. Pada tahun 2007 lalu, pemerintah setempat membangun 27 titik sumur bor di beberapa kecamatan yang minim air bersih dengan dana Rp 1,5 miliar. Sumur bor itu dilengkapi dengan tabung hidran umum dan dilengkapi dengan saluran pipa air untuk mengalirkan ke rumah warga. Dinas Lingkungan Hidup setempat telah melakukan pembuatan tiga sumur dalam di Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Jambe. Serta, dua sumur artesis, masing-masing di Kampung Seglog dan Puri Permai, Kecamatan Tigaraksa; dan instalasi air bersih di Legok. Sedangkan di Cisoka, dibangun 25 hidran umum (HU) dan tujuh unit sumur bor." Jaringan pipa dari hidran-hidran tersebut ke rumah warga sepanjang 5.000 meter. Untuk satu unit hidran menelan dana hingga Rp 30 juta hingga Rp 200 juta, bergantung kapasitasnya. Setiap unit hidran dapat menampung hingga 2.000 liter. Di Kabupaten Tangerang hingga tahun 2008 sudah dibangun lebih 100 unit hidran umum yang tersebar di Teluk Naga, Kresek, Mauk, Rajeg, dan Solear; 50 sumur bor dan sumur dalam, serta lima unit terminal air di Dadap, Salembaran Jaya, Kosambi Timur, dan Kosambi Barat. Humas PDAM TKR, Anda Suhanda mengakui, jumlah warga Tangerang yang sudah menikmati air bersih saat ini masih tergolong kecil. Menurut Anda, dari 90.000 pelanggan perusahaan ini, lebih dari 30.000 merupakan warga Kabupaten Tangerang. Selebihnya, sekitar 60.000 merupakan warga Kota Tangerang. "Warga di Kabupaten Tangerang tergolong minim tak lebih dari 11 persen," ungkap Anda beberapa waktu lalu. Kecilnya warga yang bisa mendapat pelayanan air bersih itu disebabkan oleh keterbatasan sarana, anggaran, dan debit air Sungai Cisadane. "Debit air Cisadane yang turun naik menjadi kendala kami untuk menyediakan air bersih yang bisa digunakan masyarakat hingga pelosok desa," kata Anda. Anda mengaku, saat ini saja, sudah ada sekitar 60.000 masyarakat yang antre dan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan pelayanan air dari PDAM TKR. Sementara pihaknya belum dapat menjawab kapan itu terealisasi. "Kami belum bisa memastikan kapan waktunya untuk bisa memasang instalasi air bersih di wilayah tersebut. Untuk tahun ini sepertinya sulit terpenubi. Saya juga bingung untuk menyebutkan kapan pastinya," ungkap Anda. Dikatakan, puluhan ribu warga yang meminta pelayanan air bersih itu tersebar di wilayah selatan, barat, dan utara Kabupaten Tangerang, seperti Kecamatan Solear, Pasar Kemis, dan Rajeg . Anda mengaku, pihaknya sangat ingin sebagian besar warga di Kabupaten Tangerang menikmati air bersih. Apalagi, pemerintah pusat meminta kepada seluruh daerah untuk mampu melayani 80 persen masyarakatnya dalam kebutuhan air bersih. "Ini tantangan berat bagi kami untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 80 persen masyarakat dari jumlah penduduk ini yang harus tercapai pada 2015," kata Anda Suhanda. Libatkan Swasta Lebih jauh Juru Bicara PDAM TKR, Anda Suhanda mengakui, sangat dibutuhkan peran swasta untuk dilibatkan dalam pengelolaan air bersih. Karena PDAM sendiri kesulitan memenuhi permintaan masyarakat akan air bersih. "Sangat diperlukan keterlibatan swasta dalam pengelolaan air bersih," kata Anda. Dengan kondisi tersebut, kalangan DPRD Kabupaten Tangerang pesimis dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni hingga tahun 2015 setidaknya 80 persen masyarakat di Kabupaten Tangerang harus sudah dapat menikmati air bersih. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tangerang, Achmad Kurtubi Su'ud mengatakan, jika melihat jumlah pelanggan yang dimiliki oleh PDAM TKR memang sangat timpang karena lebih banyak didominasi oleh warga di wilayah Kota Tangerang. "Seharusnya PDAM TKR harus lebih optimal dalam melayani kebutuhan air bersih untuk daerahnya sendiri yakni di Kabupaten Tangerang. Sekarang ini kan lebih banyak pelanggannya dari Kota Tangerang," papar Kurtubi. Kurtubi menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang harus menunjukkan upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap air bersih. "Sekarang ini banyak air resapan yang sudah tidak sehat, akibatnya akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat," ujarnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Nanang Komara mengatakan, kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan air bersih ini tak akan mengganggu keberadaan perusahaan air milik Pemkab Tangerang. [SP/Dewi Gustiana] Post Date : 16 Juni 2008 |