Aceh Tenggara dari Banjir ke Banjir

Sumber:Media Indonesia - 27 Oktober 2005
Kategori:Banjir di Luar Jakarta
Tanah Rencong bagai tak henti dirundung derita. Penyelesaian damai dengan anggota Gerakan Aceh Merdeka tak kunjung tuntas. Kini, bencana datang menghadang.

Pada 18 Oktober lalu, banjir bandang kembali melanda permukiman padat di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Kali ini, banjir bandang datang bertubi. Pertama, sekitar pukul 22.00 WIB, setelah warga usai menjalankan ibadah tarawih, air datang dari lereng Lauser.

Empat jam kemudian, banjir bandang besar datang. Diikuti oleh batu-batuan dan kayu gelondongan serta pepohonan yang berasal dari lereng Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Banjir ketiga datang tiga hari kemudian.

Bencana itu menyebabkan sekitar 500 rumah di lima desa rusak parah. Kelima desa itu, yakni Titi Pasir, Semadam Awal, Simpang Semadam, Lawe Beringin Gayo, dan Lawe Tua. Sebanyak 20 jiwa menjadi korban dan 2.000 orang mengungsi.

Di Desa Lawe Beringin Gayo 10 orang tewas, Simpang Semadam (7), Semadam Awal (1), dan Lawe Tua (1), dan Titi Pasir (1). Mereka meninggal dunia karena tidak sempat melarikan diri akibat banjir bandang datang secara tiba-tiba.

Sedikitnya 200 hektare (ha) lahan pertanian hancur. Lahan sawah di Simpang Semadam tertimbun tanah dan sebagian besar dipenuhi kayu gelondongan. Sedangkan fasilitas umum yang rusak di antaranya tempat ibadah, gedung sekolah, dan puskesmas.

Banjir bandang menyisakan derita buat para korban. Selasa (25/10) lalu sekitar 40 orang korban luka-luka masih berbaring di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Dokter Sahuddin di Kutacane. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terkena kayu gelondongan yang digulung banjir. Sebanyak lima orang di antaranya patah tulang.

"Tiga orang sudah saya bedah (operasi). Dua orang lagi tidak mau dioperasi karena takut, mungkin karena kebiasaan berobat tradisional dukun patah di daerah ini sehingga mereka tidak mau dibedah," kata dokter spesialis bedah Marahakim Lumbantobing.

Saat ini korban banjir Semadam menyebar di sejumlah tempat pengungsian. Di posko Gelanggang Olahraga Sepakat Segenap 700 orang, di Balai Pertemuan Kutacane Jl Ahmad Yani 750 orang, di Posko Desa Kampung Baru 100 orang, Posko Desa Titi Pasir sekitar 100 orang, di Posko Huria Kristen Batak Protestan Semadam 500 orang, Posko Lawe Beringin Gayo sekitar 500 orang.

Ketersediaan bantuan makanan dan minuman di tiap posko hingga kemarin belum memenuhi standar kebutuhan pengungsi, sebab tidak ada dapur umum sehingga pengungsi memasak makanan sendiri. "Bagi yang tidak punya kompor masak, terpaksa harus bergiliran," kata Ros, salah seorang korban beberapa waktu lalu.

Sumber air bersih untuk posko pengungsian juga belum memenuhi kebutuhan. Mereka terpaksa mengambil air dari warga setempat yang selamat dari peristiwa itu. Selain itu, mereka juga membutuhkan pakaian. Pakaian yang mereka kenakan pun seadanya.

Keberadaan para pengungsi pun sangat memprihatinkan. Bila terjadi hujan lebat, para pengungsi yang mendiami tenda terpaksa menumpang di rumah warga yang tidak terkena banjir. "Meski begitu, penderitaan ini kami hadapi. Namun, menghadapi Lebaran ini kami mengharapkan bantuan para dermawan," ujar Diman, korban yang mengungsi di Simpang Semadam.

Saat ini bantuan sudah berdatangan dari sejumlah organisasi internasional yang selama ini beraktivitas di Aceh. Namun, distribusi bantuan itu belum merata ke seluruh pengungsi.

Diindentifikasi

Banjir bandang yang berdampak terhadap ribuan jiwa di Kutacane, sebenarnya telah diidentifikasi oleh tim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh. Informasi dan peringatan dini telah diberikan Walhi kepada Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Aceh Tenggara sejak Maret 2005.

Menurut Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh Dewa Gumay, Selasa (25/10), di Banda Aceh, identifikasi ini dilakukan sebagai bagian respons bencana banjir yang terjadi sebelumnya pada 26 Maret 2005. Hasil monitoring menghasilkan informasi adanya 19 titik rawan bencana longsor yang mengancam jiwa manusia.

Informasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Satlak PBP Kabupaten Aceh Tenggara untuk segera ditindaklanjuti. Namun, peringatan dini itu tidak diindahkan sehingga peristiwa serupa pada 26 Maret lalu kembali terulang.

Gumay mengatakan kejadian bencana serupa itu tidak pernah menjadi pelajaran. Sikap mengabaikan dan tidak melakukan tindakan apa pun atas ancaman, kata Gumay, merupakan pelanggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan.

Walhi menilai, pengabaian dan kelalaian sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Atas kejadian tersebut, Walhi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, pemerintah pusat segera melakukan upaya respons darurat atas bencana yang terjadi secara profesional.

Walhi juga mendesak segera dilakukan pengusutan dan penyelidikan yang transparan. Pelanggaran HAM atas kejadian bencana yang menyebabkan kematian dan kerugian material harus diproses secara hukum Selain itu, mereka juga meminta peristiwa ini segara diusut. Mereka menengarai peristiwa datangnya banjir bandang disebabkan kerusakan kawasan ekosistem Leuser.

Kawasan seluas 2,5 juta ha ini setiap tahun menjadi sasaran praktik penebangan liar illegal logging. Berdasarkan data Walhi Aceh, praktik illegal logging telah merambah areal seluas 650.000 ha atau sekitar 25% dari lahan yang ada. Dari luas tersebut, 262.000 ha di antaranya sudah gundul.

Menurut Dewa, penyebab banjir bandang di Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara, karena kerusakan hutan Bur Tanah di kawasan ekosistem Leuser. Hal ini diperparah dengan turunnya hujan selama seminggu berturut-turut sehingga memicu meluapnya anak Sungai Titi Papan dan anak Sungai Lawe Kinga.

Kawasan ini memang menjadi langganan bencana banjir seperti yang terjadi pada 26 April 2005. Dari kerusakan kawasan ini pula, pada November 2003, banjir besar menerjang lokasi wisata hutan Bohorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara yang menewaskan 134 orang.

Dalam catatan Walhi, ketika terjadi banjir Bahorok, ditemukan balok kayu yang diduga berasal dari aktivitas penebangan liar di kawasan hulu sungai di wilayah ekosistem Leuser.

"Dalam catatan Walhi Aceh, di Kabupaten Aceh Tenggara sedikitnya terdapat 17 unit kilang kayu yang beroperasi secara ilegal," kata Dewa.

Melihat letak geografis bencana, lokasi itu sudah seharusnya mempunyai sistem mitigasi atau penanganan terhadap bencana secara terpadu. KN/HP/HA/N-2.

Post Date : 27 Oktober 2005