Perlu Terobosan Membangun Sanitasi

TARGET yang diamanatkan MDGs 2015 bagi pemenuhan akses sanitasi yang layak kepada masyarakat belum bisa tercapai. Saat ini Indonesia baru dapat melayani 57,35 persen penduduk, lebih kecil dari yang ditargetkan sebesar 62,41 persen.

Menurut Riskesdas 2010, sebanyak 17,2 persen masyarakat atau setara dengan 41,2 juta jiwa masih mempraktikkan buang air besar sembarangan. Ini bukan pekerjaan mudah untuk digarap mengingat tenggat waktu yang kian pendek.

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo mengakui komitmen memberikan akses sanitasi layak untuk semua terus ditunjukkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. ‘'Semua pihak telah dan terus bergerak untuk membangun sanitasi," kata Nugroho.

Buktinya, menurut dia, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 anggaran untuk sanitasi meningkat enam kali lipat menjadi Rp 12 triliun. Bukan hanya pada APBN, peningkatan alokasi anggaran juga terlihat pada porsi APBD untuk pembangunan sanitasi.

Dari 42 kabupaten/kota peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2010 dan 2011, terlihat kenaikan anggaran rata-rata 1,5 persen hingga 2 persen. Bahkan terdapat beberapa kota yang meningkatkan anggarannya menjadi 6 persen.

Komitmen peningkatan anggaran belanja pemerintah daerah juga disebutkan dalam deklarasi khusus pada hari terakhir penyelenggaraan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2013. Lima organisasi pemerintah daerah mencanangkan deklarasi kesiapan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memobilisasi APBD untuk pengelolaan pembangunan sanitasi dan air minum di Indonesia.

Deklarasi yang dibacakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia tersebut menggarisbawahi pentingnya payung hukum, komitmen mengalokasikan minimal 2 persen dari APBD untuk sanitasi serta transparansi pengelolaan berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi.

Nugroho berpendapat, peningkatan anggaran air minum dan sanitasi pada APBN dan APBD menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah pusat dan daerah di sektor sanitasi. Ini merupakan hasil dari upaya advokasi dan sosialisasi berkesinambungan.

‘'Tapi, peningkatan anggaran pusat dan daerah saja tidak akan pernah cukup. Perlu dunia usaha, lembaga donor, organisasi masyarakat sama-sama bergerak mencari terobosan membangun sanitasi," kata Nugroho.

Bersamaan peringatan Hari Toilet Sedunia 2013, Nugroho menyatakan pembangunan sanitasi tidak bisa dikesampingkan lagi. ‘'Membangun sanitasi terkait erat dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sanitasi tidak bisa nanti-nanti. Masyarakat tidak bisa menunggu," tuturnya.

Ibarat keping mata uang yang tak terpisahkan, penyediaan sanitasi layak tanpa ketersediaan air minum sangat mustahil. Demikian halnya penyediaan air minum sehat, tidak akan tercapai tanpa dukungan kondisi sanitasi yang memadai.