World Toilet Summit Dorong Pemda Peduli Sanitasi

"World Toilet Summit 2013" di Solo, 30 September - 1 Oktober 2013, mengagendakan upaya mendorong pemerintah daerah lebih peduli terhadap sanitasi bagi masyarakatnya.

"Akses masyarakat terhadap sanitasi tidak dapat dibebankan kepada pemerintah pusat saja, pemerintah daerah juga memiliki peran penting," kata Ketua Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) Naning Adiwoso di Jakarta, Selasa (23/7).

Naning mengatakan bahwa data BPS memperlihatkan sekitar 100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang baik, 63 juta masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di sungai, danau, laut, daratan.

Sebelumnya, Jack Sim dari Organisasi Toilet Dunia mengatakan, Indonesia termasuk 5 miliar penduduk dunia yang belum memiliki akses sanitasi.

Jack mengatakan hal ini terkait erat dengan kemiskinan di suatu daerah sehingga perlu peran serta pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Jack menyebutkan ditemukan kasus di suatu negara yang siswi sekolahnya banyak putus sekolah karena bangunan sekolah tidak menyediakan akses toilet yang memadai.

Jack mengatakan pertemuan toilet dunia (World Toilet Summit) telah diselenggarakan 12 kali di 10 negara dunia yakni: Singapura, Korea Selatan, Taiwan, China, Irlandia, Rusia, Thailand, India, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan.

Sedangkan Direktur Pengembangan Masyarakat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bakri mengatakan, pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh pengelola pariwisata untuk menjaga kebersihan toiletnya.

"Kebersihan kawasan wisata termasuk toiletnya selama ini memberi kontribusi terbesar dalam upaya menjaring wisatawan baik domestik maupun manca negara," jelas dia.

Lebih jauh Direktur Perumahan dan Permukian Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Bapenas Nugroho Tri Utomo mengatakan bahwa terdapat sembilan kementerian dan lembaga terkait dengan sanitasi.

Nugroho mengatakan akses sanitasi masyarakat Indonesia tahun 2015 diharapkan dapat diperbaiki mencapai 62,4 persen, dibandingkan 55,6 persen tahun 2011 dan 58,8 persen tahun 2012.

Hal senada juga dikemukakan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Joko Mursito yang mengatakan, sebanyak 26 persen penduduk Indonesia masih melakukan sanitasi terbuka di sungai, danau, laut, daratan.

Joko mengatakan, pemerintah melalui anggaran yang tersedia terus memperbaiki sanitasi masyarakat untuk tercapainya sasaran pembangunan milenium untuk akses sanitasi 62,4 persen tahun 2015.

Angka ini menurut Joko masih memperlihatkan gap yang sangat besar bagi masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi seharusnya hal ini menjadi kewajiban bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga didukung pemerintah daerah.

Joko mengatakan kementerian PU sendiri telah menganggarkan untuk membangun sistem sanitasi terpadu (sewerage system) di 13 kota di Indonesia.

"Pembangunan fasilitas ini membutuhkan anggaran besar diantaranya untuk penyediaan lahan, jaringan pipa ke pelanggan, pengolahan limbah, dan konstruksi," ujar Joko.

Pihaknya juga menyiapkan sistem sanitasi komunal yang diperuntukkan bagi 100 sampai 200 kepala keluarga di sejumlah daerah di Indonesia, jelas Joko.

Lebih jauh Nugroho mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan Rp3 triliun untuk penanganan sanitasi di berbagai daerah sedangkan pemerintah daerah sendiri masih banyak yang mengalokasikan kurang dari 2 persen untuk sanitasi.

Nugroho mengatakan, Pemkot Solo merupakan salah satu contoh daerah yang berhasil dalam menangani sanitasi melalui anggaran yang dimiliki.

"Mereka tidak hanya mengandalkan anggaran daerah tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan BUMN dan swasta," lanjut Nugroho.

Post Date : 23 Juli 2013