|
JAKARTA, KOMPAS — Sepanjang Rabu (9/4), ketika pemilu legislatif berlangsung, Pemprov DKI Jakarta menggenjot pelayanan kebersihan kota. Timbunan sampah berhari-hari di tempat penampungan sementara mulai diangkut. Sebelumnya, timbunan sampah itu menebar bau busuk dan sebagian menutup jalan sehingga lalu lintas terganggu. Di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tumpukan sampah di dua lokasi, yaitu di Jalan Dr Makaliwe 1 dan Jalan Jelambar Raya mulai diangkut, Rabu (9/4). Kemarin pagi di tempat penampungan sampah sementara (TPS) di Jalan Makaliwe 1, puluhan truk berderet menunggu giliran mengangkut sampah. Satu backhoe menggaruk dan memindahkan tumpukan sampah dari TPS ke bak-bak truk. Kepala Dinas (Kadis) Kebersihan Pemprov DKI Saptastri Ediningtyas pun terjun mengontrol kegiatan. Meski tidak memberi komentar lisan, beberapa hari sebelumnya ia telah menjawab hampir semua pertanyaan tertulis yang disampaikan Kompas. Supriadi, Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Kebersihan Jakbar, mengatakan, pengangkutan sampah ini akan dikebut. ”Sesuai perintah Ibu Kadis, hari ini seluruh sampah harus terangkat semua,” katanya. Pekerjaan sempat terhenti saat hujan lebat terjadi siang hari selama sekitar setengah jam. Pukul 17.00, backhoe berhenti beroperasi karena salah satu rodanya rusak. ”Ini sedang diperbaiki,” kata Ketua RT 013 RW 002, Grogol, Joko Prasetyo, sore kemarin. Sehari sebelumnya, sejumlah pekerja pengangkut sampah gerobak yang ditemui mengatakan, sudah lebih dari sebulan sampah yang terus bertambah itu tidak diangkut. Mereka memperkirakan, volume sampah setinggi dua meter itu sekitar 120 ton. Saat Kompas mendatangi TPS di Jelambar, belum tampak satu pun truk sampah dan backhoe di sana. Namun, kata Ketua RW 008, Jelambar, Hadi Waluyo, pada pukul 10.00 backhoe dan satu truk pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan DKI sudah datang ke lokasi. ”Kami yang meminta agar pengangkutan sampah ditunda besok pagi. Sebab, kegiatan pengangkutan sampah akan mengganggu kegiatan pemilu di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 039,” ujar Hadi. Tutup jalan Untuk memperlancar lalu lintas truk-truk pengangkut sampah yang akan beroperasi, Kamis (10/4), jajarannya akan menutup sejumlah jalan dan mengatur lalu lintas keluar masuk truk-truk sampah. Tinggi tumpukan sampah di TPS Jelambar mencapai dua meter dengan volume sampah yang diperkirakan sama dengan volume sampah di TPS Jalan Makaliwe 1. Selain di Jelambar, tumpukan sampah menggunung juga dikeluhkan pengguna jalan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di jalan raya itu, tepatnya di dekat Stasiun Lenteng Agung, sampah tidak hanya mengganggu pemandangan karena diletakkan di pinggir jalan, tetapi juga menyebarkan bau busuk. Di Jakarta Selatan, tumpukan sampah juga ditemukan di beberapa lokasi di sepanjang Jalan Fatmawati arah Depok di Kebayoran Lama hingga di Arteri Pondok Indah-Permata Hijau. Wakil Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Isnawa Aji yang dihubungi mengatakan, sudah waktunya setiap TPS seperti di Jelambar dan Jalan Makaliwe 1 memiliki satu backhoe. ”Atau setidaknya satu backhoe di setiap kecamatan. Juga pasar-pasar rakyat berskala besar,” ucapnya. Menurut Isnawa, pembuangan sampah tidak saja terhambat di tingkat TPS, tetapi juga di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sementara itu, dalam jawaban tertulisnya, Saptastri mengatakan, Jakbar belakangan ini telah menggeser Jakarta Timur (Jaktim) dalam hal produksi sampah di Jakarta. Saat ini, Jakbar menghasilkan sampah 1.528,03 ton per hari, sementara Jaktim menghasilkan sampah 1.493,82 ton per hari. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara masing-masing menghasilkan sampah 1.166,67 ton, 1.031,87 ton, dan 1.340,08 ton. Jumlah sampah di DKI rata-rata 6.500 ton per hari. Sebanyak 13 persen di antaranya dapat ditangani melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan 120 bank sampah, 220 titik 3R (reduce, reuse, recycle atau pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang) skala lingkungan, dan 14 titik 3R skala kawasan. Sebanyak 5.800-6.000 ton sampah setiap hari dibuang ke TPST Bantargebang. Pengangkutan ini mulai terkendala setelah DKI memutuskan kontrak kerja sama dengan swasta per 31 Desember 2013. Ke depan, DKI akan membangun sistem swakelola pengangkutan sampah yang secara bertahap ditangani mandiri. (WIN/NEL/NDY) Post Date : 10 April 2014 |