|
BANDUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng pemerintah dan investor dari Korea Selatan untuk menekan kasus pencemaran di Sungai Citarum. Salah satu bentuk kerja sama yang dijajaki adalah investasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk pabrik-pabrik di kawasan daerah aliran Sungai Citarum. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jabar Anang Sudarna, Sabtu (22/3), pemerintah dan kalangan industri di Korsel memiliki pengalaman mumpuni dalam upaya pemulihan sungai dari pencemaran. Untuk itu, pihak swasta dari Negeri Ginseng diharapkan bisa mempraktikkan good practice (keberhasilan) itu di Jabar, khususnya di DAS Citarum. ”Salah satu kerja sama yang tengah dirintis adalah program B to B (kerja sama antar-swasta di kedua negara) membuat IPAL bersama untuk pabrik-pabrik di DAS Citarum. Jadi, setiap 5-10 pabrik ada satu IPAL yang dibuat (dengan investasi dari Korea),” ungkap Anang. Limbah industri merupakan salah satu sumber polutan terbesar yang mencemari Sungai Citarum selama ini. Sebagian besar pabrik di kawasan Bandung Raya yang ada di DAS Citarum membuang langsung limbahnya ke sungai terpanjang dan terbesar di Jabar itu. Dari sekitar 300 pabrik di Kabupaten Bandung yang berada di DAS Citarum, misalnya, 200 di antaranya pernah diberi sanksi peringatan akibat terus membuang limbah ke sungai. ”Pabrik yang sudah punya IPAL pun terkadang masih buang limbah ke sungai tanpa diolah dulu. Mereka masih menganggap pengolahan limbah sebagai cost (tambahan biaya). Padahal, itu kewajiban,” tutur Anang kemudian. Pemprov Jabar juga menjajaki upaya penyediaan IPAL kolektif bagi usaha kecil menengah yang berada di DAS Citarum. ”Khusus kelompok ini, pemerintah akan menyediakan sarana dan teknologinya. Namun, biaya operasional harian nanti akan diserahkan ke mereka,” ujar Anang. Penjajakan kerja sama dengan menggandeng investor dari Korsel ini masuk program Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Lestari dan Indah) yang tengah digadang Pemprov Jabar dalam upaya pemulihan fungsi Sungai Citarum yang saat ini tercemar. Selain pembuatan IPAL, kerja sama dengan Korea direncanakan juga meliputi program pendidikan lingkungan hidup ke pelajar. ”Kami berharap, tahun ini, (rencana) kerja sama itu sudah bisa diformalkan. Sebisa mungkin pola kerja sama itu bukan pinjaman, melainkan bantuan dan investasi. Kami tidak ingin lebih jauh membebani utang pemerintah,” papar Anang. Meskipun demikian, penjajakan kerja sama dengan Korea itu mengundang kritik, salah satunya dari Walhi Indonesia. Deputi Direktur Walhi Jawa Barat Dedi Kurniawan mengemukakan, kerja sama itu terkesan lebih bermuatan politis. (jon/sem) Post Date : 24 Maret 2014 |