DKI TAK SERIUS TANGANI BANJIR

Sumber:Jurnal Nasional - 01 Maret 2013
Kategori:Banjir di Jakarta
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta harus bekerja keras mengatasi banjr di Ibu Kota. Sebab, sistem kawasan pengendali banjir dan drainase yang telah ditetapkan serta dua banjir kanal belum berfungsi dengan baik. Pemprov harus merealisasikan perencanaan pembangunan tanggap darurat.

Pengamat Lingkungan Hidup Perkotaan Selamet Daroyni mengatakan, Pemprov DKI hingga saat ini tidak serius menangani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengatasi banjir. "Problemnya terletak pada minimnya ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan mangrove sebagai pencegah abrasi pantai," kata Daroyni kepada Jurnal Nasional, Kamis (28/8).

Dia mengungkapkan, ketidakseriusan Pemprov terlihat saat banjir besar melanda Jakarta. Banjir tidak hanya di wilayah langganan banjir, tetapi juga merembah hingga ke pusat kota. Saat itu banjir melanda Tol Sudiatmo Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah DKI malah meninggikan tol dengan memangkas hutan mangrove.

"Begitu juga saat membangun jalur Transjakarta, Pemprov mengobankan jalur hijau Sudirman-Thamrin karena diklaim milik Dishub DKI. Tidak ada sinergi antardinas," ujar mantan Direktur Eksekutif Walhi itu, tajam.

Daroyni mengatakan, Pemprov DKI harus memiliki political will untuk perencanaan pembangunan tanggap darurat. Selain itu, perizinan pembangunan gedung-gedung harus diaudit. "Ini penting dilakukan terkait penanganan banjir," katanya.

Menurut dia, Jakarta tidak akan bebas dari banjir dan genangan air pasang laut. Sebab, Ibu Kota terletak di lingkungan buatan zona endapan. Untuk memenuhi tampungan air musim hujan, teknologi sistem polder harus diterapkan.

Sayangnya, pembangunan banjir kanal belum mampu mengatasi seluruh masalah banjir di Ibu Kota. "Maka itu, teknologi resapan dan tangkapan air hujan sangat perlu dan mendesak," katanya.

Pembebasan Lahan

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI akan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ibu Kota. Ia menyatakan telah menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp800 miliar untuk membeli lahan yang dikuasai Pulomas, Jakarta Timur.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati pun mengatakan, luas lahan Waduk Riario total mencapai 25 hektare. Seluruh lahan tersebut saat ini masih menjadi milik Pulomas. "Rencana, tahun ini kami mau beli tanah yang sudah bersertifikat. Kita akan bebaskan lahannya secara bertahap, karena anggarannya juga bertahap," kata Catharina.

Catharina menegaskan, pihaknya telah mendapatkan dukungan dari Pulomas. Untuk pembebasan lahan tahap pertama dialokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar. Sedangkan anggaran untuk sayembara dan pembuatan Detail Engineering Design (DED) akan diusulkan dalam APBD Perubahan DKI 2013. Ditargetkan, pembangunan taman atau RTH di Waduk Riario sudah bisa dilaksanakan tahun 2014.

"Tahun ini kami selesaikan proses persiapan pembangunan. Pulomas sudah mendukung. Saya sudah bertemu dengan Dirut Pulomas. Ia mendukung dan akan membantu pembebasan lahan yang ada masyarakatnya. Kita akan beli setelah lahan itu bersih dari rumah warga," katanya. Fauzan Hilal


Post Date : 01 Maret 2013