|
JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pekerjaan Umum akan melibatkan investor dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti waduk, situ, dan pengolahan air baku. Hal ini menjadi solusi untuk memanfaatkan potensi sumber daya air di Indonesia yang belum optimal sampai kini. ”Kita menyadari keterbatasan dana pemerintah dalam membangun infrastruktur sumber daya air. Karena itu, kita perlu melakukan terobosan,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohamad Hasan di sela-sela Pameran dan Seminar Nasional Peringatan Hari Air Sedunia di Jakarta Convention Center, Selasa (7/5). ”Kerja sama itu sudah kita mulai pada pembangunan waduk di Kalimantan,” katanya. Pameran dan Seminar Hari Air dilaksanakan pada 7-9 Mei 2013, menghadirkan 76 stan pameran dari instansi pemerintah, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, Balai Besar Wilayah Sungai, serta perusahaan jasa konstruksi dan konsultan. Menurut Hasan, dalam kerja sama itu pemerintah tetap berperan dalam penetapan regulasi. ”Investor mengoperasikan. Keuntungan dibagi rata. Dengan kerja sama itu, masyarakat bisa lebih cepat merasakan manfaat ketersediaan air,” ujarnya. Hasan mengatakan, pengelolaan sumber daya air di Indonesia belum optimal. Potensi ketersediaan air baku 3,9 juta meter kubik per tahun baru dimanfaatkan sebagian. Sisanya terbuang. ”Di Pulau Jawa, dua pertiga air permukaan terbuang ke laut. Akibatnya, terjadi penyedotan air tanah besar-besaran sehingga terjadi krisis air,” katanya. Menurut Hasan, 4,2 persen ketersediaan air di Jawa harus memenuhi kebutuhan 57,5 persen penduduk Indonesia. Di Bali dan Nusa Tenggara, ketersediaan air 1,2 persen digunakan 5,5 persen penduduk. Pengamat lingkungan Erna Witoelar yang tampil sebagai pembicara dalam seminar menyatakan perlu kemitraan positif untuk membangun gerakan ketahanan air. ”Krisis air sudah terjadi di kawasan Asia Pasifik karena banyaknya penduduk, pesatnya urbanisasi, dan praktik irigasi boros air,” kata Erna. (K06) Post Date : 10 Mei 2013 |