Sistem Sanitasi di OKU Masih Rendah

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dari hasil survey yang dilakukan, mendapatkan jika sistem sanitasi masyarakat di daerah itu masih tergolong rendah. Dengan begitu, pihaknya akan menggiatkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu program pusat untuk mengentas masalah sanitasi yang buruk.

Kabid Penanggulangan Penyakit Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Dinkes OKU, Pademi Alamsyah belum lama ini mengatakan, pihaknya telah mengambil responden di 40 desa dari 12 kecamatan di Bumi Sebimbing Sekundang, dengan total 1.600 responden. Dari responden tersebutlah, didapat data mengenai pengelolaan sanitasi yang masih cukup memprihatinkan.

"Adapun kawasan yang tergolong cukup rendah, yakni di daerah rawan banjir, padat penduduk, pinggiran sungai dan daerah pendapatan rendah. Sengaja kita fokus ke sana, supaya perhatian pembangunan bisa dialokasikan ke daerah-daerah demikian itu," kata Pademi.

Dia menjelaskan, PPSP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia, dengan mengutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015.

Menurut dia, program tersebut setidaknya melibatkan 330 kota/kabupaten di 33 provinsi yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi, dan dilaksanakan secara terintegrasi dari pusat hingga ke daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah, dan non-pemerintah di seluruh tingkatan. Salah satunya di Kabupaten OKU.

"Program PPSP, diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif. Dimana dapat mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi," terangnya.

Perencanaan strategis terkait pembangunan sanitasi yang kemudian lebih dikenal dengan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), disusun oleh pemerintah daerah secara komprehensif dan multisektor, berskala kota, menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up serta berdasarkan data aktual/empiris.

"Oleh karenanya, SSK diharapkan dapat menjadi cetak biru perencanaan pembangunan sektor sanitasi di kabupaten/kota, sehingga pembangunan sektor sanitasi yang berkelanjutan bisa terjamin," ucap Pademi.

Kepala Seksi (Kasi) Pemberantasan Penyakit, Yudiawati menambahkan, bahwa dalam penyusunan SSK dilakukan melalui lima pilar kebijakan yaitu, pertama peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase. Peningkatan peran masyarakat dan swasta, pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan. Kemudian, penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas personil, serta peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan.

"Semua itu, supaya masyarakat kita terbebas dari buang air besar sembarangan (BABS) dengan cara membangun sinergi vertikal dan horizontal dalam pembangunan sanitasi permukiman. Serta, memaksimalkan kontribusi semua pihak dalam pembangunan sanitasi permukiman," imbuhnya.

Dia juga menyampaikan, untuk menjadi acuan bagi masyarakat dalam menerapkan metode sanitasi yang baik. Maka, pihaknya akan membuat buku panduan. Di dalam buku tersebut, juga akan menggambarkan sistem sanitasi masyarakat OKU, yang nantinya akan menjadi perbandingan ketika PPSP tersebut berjalan maksimal.

- See more at: http://www.beritanda.com/nusantara/sumatera/sumatera-selatan/15538-sistem-sanitasi-di-oku-masih-rendah.html#sthash.WZLUqAih.dpuf

Post Date : 13 Agustus 2013