|
BIAYA pemasangan instalasi air bersih di perumahan padat penduduk yang notabene warga kelas menengah ke bawah dinilai memberatkan. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus membayar biaya pemasangan Rp1,8 juta. Pemerintah DKI Jakarta berencana membangun Instalasi Pengelolaan Air (IPA) sendiri di luar Aetra dan Palyja. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, banyak warga miskin tidak mampu membayar biaya pemasangan instalasi air bersih. Akibatnya, tidak sedikit oknum warga melakukan pencurian air bersih. Ia memaparkan, biasanya warga tidak mampu membeli air bersih dari gerobak dorong dengan harga Rp25.000-Rp 50.000 per kubik. Sedangkan bila membeli air PAM dikenakan biaya Rp1.050 per meter kubik, tetapi dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp1,8 juta. "Kalau harus mengeluarkan uang Rp1,8 juta memang memberatkan warga yang hidup pas-pasan. Ini harus dibuat perjanjian baru. Daripada beli air bersih sampai Rp50.000 per kubik, mendingan bayar Rp10.000 per kubik. Tapi untuk biaya pasangnya gratis. Itu kan lebih ringan,‘ kata Ahok, Rabu (29/5). Ahok mengatakan, pihaknya telah meminta PAM Jaya membangun sistem Instalansi Pengolahan Air (IPA) sendiri. Tujuan, menyediakan air bersih bagi warga yang tidak mampu. Sehingga, mereka mendapatkan air bersih dengan harga murah. “Saya sudah bilang ke PDAM untuk membangun beberapa sistem pengolahan air bersih. PDAM bisa kerja sama dengan Ditjen Cipta Karya di luar operator Palyja dan Aetra.,‘ ujarnya. IPA ini akan dibangun di beberapa tempat. Salah satunya di Kapuk Kamal yang menjadi pusat kehidupan nelayan di Jakarta. IPA harus dibangun di lokasi permukiman padat penduduk miskin dan warga yang susah mendapatkan air. Sebab, IPA dibuat memang untuk warga miskin atau tidak mampu. "Jadi, kami minta PDAM membuatkan IPA untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi warga itu jangan dikenakan biaya pemasangan. Cuma tarifnya dinaikkan," ujarnya. Ahok menegaskan, pihak yang akan membangun IPA adalah PT Cipta Karya. Setelah selesai, IPA itu akan diserahkan kepada PDAM Jaya untuk mengelolanya. "Diserahkan kepada PDAM. Kalau PT Cipta Karya yang membangun, diserahkan kepada PDAM Jaya. Bukan kepada Palyja. Kalau dia kan anggarannya dari APBN. Jadi bisa bikin. Tinggal buat surat," katanya. Menurutnya, pembangunan IPA tersebut tidak akan mengganggu operasional Palyja dan Aetra. Sebab, kedua operator air itu sudah memiliki pelanggan sendiri. “Kalangan mampu punya duit pasang PAM sama Aetra Palyja. Kalau IPA yang kita buat ini khusus warga miskin,‘ katanya. Fauzan Hilal Post Date : 30 Mei 2013 |