|
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, H. Dwi Sugianto
menyebutkan, di NTB saat ini masih terdapat sekitar 20 persen wilayah
kumuh. Namun, angka bukan berarti masyarakat tidak mendapatkan
pelayanan atau kumuh sepenuhnya. Penyebab terjadinya lingkungan yang kumuh itu disebabkan karena tidak tersedianya jaringan air bersih. Bukan pula berarti masyarakat tidak mendapatkan akses air bersih, tetapi sebagian masyarakat masih menumpang di tempat lain. “Sisa yang 20 persen ini menyebar di NTB, tetapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan air bersih, tetapi hanya kesulitan mendapatkannya,” ujar Dwi di Mataram, Selasa (29/4/2014). Dwi juga mengakui, kawasan kumuh di NTB masih banyak, namun sifatnya tidak berlokasi di satu blok, karena kalau menyangkut kawasan kumuh ini banyak faktor mulai dari sanitasi yang meliputi sistem drainase, air bersih, dan persampahan. Kalau melihat angka kemiskinan di NTB yang saat ini masih 17,52 persen, sering diidentikkan berhubungan dengan lingkungan yang kumuh, tidak tercukupi dengan air. Ke depannya, sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi NTB, pada tahun 2018 nanti air bersih harus bisa dinikmati seluruh masyarakat NTB. “Posisi sekarang hanya baru 80 persen air bersih untuk perdesaan dan perkotaan,” tambahnya. Namun angka 80 persen ini belum dicek, karena bisa jadi sistem yang ada saat ini masih berjalan atau tidak termasuk lembaga pengelolaannya. Kalau sistem jaringan sudah berada di angka 60 persen, mulai dari PDAM hingga ke tingkat desa melalui bantuan-bantuan WSLIC dan lainnya. Jika ditambah dengan sumur gali yang pergunakan oleh masyarakat, bisa mencapai angka 80 persen ketersediaan air yang ada saar ini. (ari/lbk) Post Date : 30 April 2014 |