Semarang, Kompas - Potensi air permukaan di Jawa Tengah mencapai 87 miliar meter kubik per tahun. Namun, akibat tidak dikelola dengan baik, hanya 20 persen yang terkelola untuk mengairi lahan pertanian, sementara 80 persen sisanya melimpas menjadi banjir pada musim hujan.
Hal itu diutarakan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Tengah Suryono Suripno di Semarang, Senin (19/10). "Dewan Air (Dewan Pengelolaan Sumber Daya Air) akan menjadi fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan. Tugas kami meliputi konservasi air, pengendali daya rusak air, dan sistem informasi," kata Suryono Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo seusai mengukuhkan Dewan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Kota Semarang, Senin, menyatakan, masalah utama pengelolaan air selama ini adalah rendahnya komitmen aparatur negara untuk menegakkan. Bibit yang juga Ketua Dewan PSDA tidak memungkiri banyak pelanggaran yang mengakibatkan kekacauan pengelolaan air, mulai dari pengaturan tata ruang hingga warga yang diizinkan tinggal di bantaran sungai.
Keberadaan Dewan PSDA nantinya diharapkan mampu membuat acuan sebagai konsep makro untuk pemberdayaan air di Jawa Tengah. Konsep yang jelas dibutuhkan agar tidak lagi terjadi pelanggaran aturan terkait pengelolaan air.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Dwi Paryono, keberadaan air bawah tanah di beberapa lokasi di pantai utara Jawa Tengah kritis. Saat ini, pengambilan air tanah baru di lokasi kritis dilarang. Pengelolaan air tidak bisa parsial. Daerah tangkapan air akan menjadi daerah penghasil bagi daerah pengguna yang ada di sekitarnya.
"Sering kali hal itu menjadi konflik. Kami berharap, dengan Dewan Air ini, konflik-konflik itu bisa dihindari," ujar Teguh. (uti)
Post Date : 21 Oktober 2009
|
