Jakarta Kekurangan Truk Sampah

JAKARTA, KOMPAS — DKI Jakarta masih kekurangan truk pengangkut sampah. Akibatnya, sampah masih terlihat menumpuk di banyak tempat. 

Di depan Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta Selatan, misalnya, tempat pembuangan sampah berukuran 7 meter x 3 meter tidak mampu menampung sampah pasar dan masyarakat sekitar. Selain itu, tidak terlihat adanya boks penampungan. Akibatnya, sampah meluber ke badan jalan dan menimbulkan bau menyengat dari jarak 10 meter. 

Kuntoroadji (33), salah seorang petugas kebersihan pasar, mengatakan, sampah di tempat ini tidak rutin diangkut. ”Sehari datang, besoknya kadang tidak. Kemarin saja tidak diangkat,” ujar bapak satu anak ini. 

Data Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyebutkan, saat ini pengangkut sampah yang ada sekitar 700 unit. 

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas, Kamis (22/5), mengatakan, dari 700-an truk, hanya 250 unit yang layak beroperasi. ”Selebihnya, sekitar 450 unit, sudah tua dan perlu diremajakan. Kami menargetkan peremajaan selesai tahun 2015,” katanya. 

Untuk memenuhi kekurangan itu, dinas kebersihan tahun ini akan mengadakan 149 truk pengangkut sampah. Proses pengadaan yang melalui e-catalogue masih dalam proses penyesuaian harga. Sementara truk baru belum bisa diadakan, dinas kebersihan harus menyewa truk pengangkut sampah dari pihak ketiga. 

Kemarin, Pemprov DKI Jakarta menerima hibah 53 dump truck dan lima gerobak motor dari pihak swasta, yaitu Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa. Dengan tambahan hibah 53 truk, total truk sampah sumbangan dari swasta 73 unit. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik sumbangan swasta ini dan berharap lebih banyak lagi swasta yang bersedia menyumbang truk pengangkut sampah. ”Saya bilang (kepada swasta) saya juga butuh wheel loader di setiap kecamatan. Sekarang, DKI baru punya lima unit. Kami mau beli lima unit lagi, tetapi itu pun masih kurang. Harga satu wheel loader Rp 1,7 miliar. Kalau mau menyumbang, silakan,” ujarnya. 

Pembayaran tertunggak 

Pihak swasta yang terlibat swakelola sampah mengeluhkan tertunggaknya proses pembayaran. Dari Januari sampai Mei ini, mereka belum pernah mendapatkan bayaran. 

”Lima bulan kami menjadi dinas sosial. Bekerja tanpa pernah dibayar,” kata Redi, salah satu pengawas perusahaan pengelola sampah di Jakarta Timur. 

Menurut Redi, selama ini pihaknya harus menanggung sendiri biaya operasional pengangkutan sembari berharap pemerintah segera mengambil sikap, baik terkait pembayaran maupun sistem dan model kerja sama. ”Ada dilema. Jika tidak diangkut, sampah menumpuk dan kami tidak mendapatkan pemasukan. Tetapi, kalau tidak dibayar juga bagaimana?” ujar Redi. 

Menurut Ediningtyas, pemerintah masih menggodok model kerja sama. ”Beberapa hari lalu baru dikeluarkan nilai per unit kendaraan. Semoga bisa segera diproses,” katanya. (FRO/A10)

Post Date : 23 Mei 2014