Basuki: Palyja Bakal Jadi Milik Pemprov

Sumber:Kompas - 19 Juli 2013
Kategori:Air Minum
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dengan rencana awal menguasai seluruh saham operator air bersih PT Palyja. Pembelian saham tersebut akan dilakukan oleh dua badan usaha milik daerah dengan suntikan modal sebesar Rp 1,5 triliun.

Pekan depan, Pemprov DKI Jakarta akan membuat perjanjian terkait rencana pembelian seluruh saham tersebut.

”Rencana tetap seperti semula. Tidak ada yang berubah. PD Pembangunan Sarana Jaya DKI akan membeli seluruh saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo akan membeli seluruh saham milik Astratel. Kami ingin menguasai dengan cara baik-baik,” kata Basuki, Kamis (18/7), di Jakarta.

Suez, perusahaan asal Perancis, dan perusahaan swasta nasional Astratel adalah pemegang saham Palyja. Basuki meyakinkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mampu membeli seluruh saham operator air bersih tersebut.

Menurut Basuki, dirinya melihat ada semacam kekhawatiran dari direksi Palyja bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki cukup anggaran untuk mengambil alih operator air bersih itu. Mereka pikir, Pemprov DKI Jakarta tidak sanggup membayar. Kekhawatiran itu tidak perlu terjadi sebab Pemprov DKI Jakarta pasti menyelesaikan tanggung jawabnya karena memiliki uang.

”Jangan dipikir kami akan ngemplang. Kami mau tunjukkan, kami ini profesional. PT Pembangunan Jaya sudah perusahaan terbuka. Jakarta Propertindo memang belum terbuka, tetapi tahun 2015 nanti bakal jadi perusahaan terbuka. Siapa yang tidak profesional?” ujar Basuki.

Hal serupa disampaikan Direktur Utama PD PAM Jaya Sri Widayanto Kaderi.

Menurut Sri, proses penjualan saham Palyja masih berlangsung seperti rencana awal. Namun, Sri belum tahu secara detail mengenai pembelian saham Astratel.

”Semua proses sedang berlangsung. Kami sudah buat surat penolakan penjualan saham Suez ke perusahaan Filipina. Sekarang proses pembelian saham oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar Sri.

Belum mengetahui

Corporate Communication and Social Responsibilities Head Palyja Meyritha Maryanie mengatakan, manajemen Palyja belum mengetahui soal pembelian saham Palyja oleh badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.

”Kami mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang pasti, manajemen Palyja beserta seluruh karyawan tetap berkomitmen secara penuh untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Meyritha, manajemen Palyja tidak memiliki wewenang atas penjualan atau pengalihan saham.

Sementara itu, anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta, Sanusi, mengingatkan Pemprov DKI Jakarta tidak gegabah mengambil langkah tersebut. Sebab, jika salah melangkah, akan ada konsekuensi hukum di belakangnya.

Selama ini, Pemprov DKI Jakarta belum mengajukan dana suntikan ke dua BUMD yang dimaksud terkait pembelian seluruh saham Palyja.

”Uang yang dipakai jumlahnya besar. Jangan sampai salah langkah. Belum ada presentasi mengenai dasar hukum, pertimbangan, dan untung-rugi dalam pembelian saham Palyja,” ujar Sanusi.

Satu hal yang juga perlu diperhatikan, lanjut Sanusi, apakah memungkinkan kedua BUMD DKI Jakarta tersebut membeli seluruh saham Palyja.

Menurut dia, pembelian saham Palyja harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMD yang dimaksud. Apabila memungkinkan, hal itu tidak masalah. Namun, jika ternyata dalam AD/ART tidak memungkinkan, lebih baik dikaji kembali rencana pembelian tersebut. (FRO/NDY)


Post Date : 19 Juli 2013