Indonesia diminta kembali untuk menyampaikan hasil-hasil High-Level Panel of Eminent Persons (HLP) terkait agenda pembangunan
pasca-2015, dalam diskusi panel yang diselenggarakan United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), di Jenewa, Rabu.
Permintaan ini
disampaikan pihak UNECE karena peran sentral Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), dalam memimpin HLP. Demikian dikatakan Sekretaris Pertama PTRI
Jenewa, Adi Winarso, kepada ANTARA London, Kamis.
Dalam diskusi panel
mengenai "Water in Post-2015 Development Agenda", Deputi Wakil Tetap
RI di Jenewa, Duta Besar (Dubes) Edi Yusup, menjabarkan hal-hal penting yang
tercantum dalam Laporan HLP yang telah disampaikan Presiden SBY pada Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, 30 Mei lalu.
Di antaranya 12
sasaran ilustratif, termasuk akses universal terhadap air dan sanitasi, yang
diharapkan dapat menyempurnakan dan menjamin kesinambungan Millennium Development Goals (MDGs) setelah 2015.
Dubes Edi Yusup
menekankan, setelah melalui proses konsultasi yang luas, terbuka dan inklusif,
laporan Panel merupakan refleksi kepentingan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk para petani, buruh migran, pengusaha kecil dan besar, hingga para
anggota parlemen.
"Akses
terhadap air merupakan salah satu hak asasi manusia dan oleh karenanya harus
menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan
berkesinambungan pasca-2015," ujarnya.
Diingatkannya,
sekitar dua milyar penduduk dunia belum mendapatkan akses terhadap air bersih.
Lebih lanjut Dubes Yusup menekankan pentingnya masalah air mendapatkan
perhatian yang memadai untuk mencegah krisis air, perlunya investasi atas air
bersih, serta pentingnya sumber daya air, kualitas air dan pengelolaan air
limbah dalam menjamin ketahanan air di dunia.
Wakil World Health Organization (WHO) menyanjung keberhasilan HLP
dalam menghasilkan laporan yang dipandang memberikan basis yang sangat kuat
untuk mencapai akses universal terhadap air.
Di samping itu,
penegasan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia disambut hangat oleh
wakil pemerintah dan kalangan LSM, yang telah menantikan dikaitkannya isu air
secara langsung dengan agenda umum pembangunan.
Dalam diskusi interaktif
, Dubes Edi Yusup, mengatakan "pengelolaan air secara efektif tidak dapat
dicapai hanya dengan memperhatikan aspek ekonomi, melainkan harus juga
memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat."
Oleh karenanya,
pendidikan bagi kalangan muda mengenai isu air yang disesuaikan dengan kondisi
lokal sangat penting untuk menanamkan kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan
pengelolaan air di kalangan masyarakat luas.
Diskusi panel yang
diselenggarakan di sela-sela Sidang Substantif ECOSOC ini merupakan forum tukar
pikiran mengenai cara untuk mencapai sasaran yang komprehensif mengenai air,
termasuk akses terhadap air, ketahanan air, sanitasi dan kebersihan, pasokan
air minum, serta water governance. Sidang Substantif ECOSOC diselenggarakan di Jenewa pada 1-26
Juli 2013.
UNECE, yang berdiri
pada 1947, merupakan salah satu komisi ekonomi PBB yang dibentuk untuk tiap
kawasan di dunia, bergerak di bidang ekonomi dan sektoral, dengan sasaran utama
UNECE adalah mendorong kerjasama ekonomi di antara seluruh negara anggotanya.
Keanggotaannya saat ini terdiri dari 56 negara yang terletak di Eropa Barat dan
Timur, Commonwealth of Independent Statesdan Amerika Utara.
Post Date : 04 Juli 2013
|
