|
BANDUNG, KOMPAS — Untuk menangani persoalan lingkungan di Sungai Citarum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim terpadu bersifat lintas daerah dan antarlembaga di pusat dan daerah. Agar efektif, tim juga akan melibatkan masyarakat dan pelaku industri. Ketua Tim Pengarah Konservasi Sumber Daya Air Citarum Deny Juanda Puradimaja, Selasa (26/11), di Bandung, menyatakan, tim terpadu yang dibentuk baru satu bulan itu dipimpin Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Jerry Yanuar. ”Tim koordinasi akan membuat rencana dan menangani berbagai persoalan di Citarum, dari pencemaran limbah, pendangkalan, penghijauan, hingga problem industri,” ujarnya. Tim koordinasi ini terdiri dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, para bupati dan wali kota, dan dinas-dinas terkait di daerah. Sekalipun setiap lembaga dan kementerian memiliki program, mereka akan tetap bekerja dalam satu komando. ”Target kami, setiap tahun perbaikan Citarum sampai 20 kilometer. Di masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan, problem Citarum diharapkan bisa diselesaikan dari hulu di Cisanti, Kertasari, Kabupaten Bandung, hingga ke Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Panjangnya sekitar 77 kilometer,” kata Deny. Biaya penanganan Citarum ditaksir tidak kurang dari Rp 100 miliar per tahun. Biaya itu, selain berasal dari APBD Jabar, juga dari kementerian tingkat pusat dan dinas di daerah. Tim fokus pada pembagian tugas. ”Provinsi, misalnya, bertanggung jawab menyelesaikan problem nonfisik yang meliputi perekonomian dan problem sosial-kultural. Persoalan infrastruktur, seperti bendungan dan pengerukan sungai, tanggung jawab Kementerian PU. Industri juga bisa diminta menyelesaikan Citarum,” lanjut Deny yang juga Kepala Bappeda Jabar. Harus cek IPAL Pencemaran Citarum yang tinggi saat musim hujan juga disoroti. ”Biasanya, pada musim hujan tingkat pencemaran di sungai rendah karena limbah menjadi encer. Namun, kondisi itu tidak terjadi di Citarum. Inilah keanehan Citarum. Para pengusaha harus mengecek keran instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mereka, apakah IPAL mereka itu bocor saat musim hujan,” kata Deny. Namun, bagi Wakil Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Asep Hidayat, di Tasikmalaya, tim terpadu di tingkat provinsi yang sifatnya lintas daerah dan kelembagaan belum cukup. ”Mayoritas masih jalan sendiri-sendiri,” ujarnya. Hal senada disampaikan Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jabar Dadan Ramdhan. ”Diperlukan komitmen kuat menyelesaikan persoalan Citarum yang sudah bertahun-tahun ini,” ujarnya. (REK/CHE) Post Date : 27 November 2013 |