72,5 Juta Warga tanpa Sanitasi

Jakarta -- Mantan duta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Millennium Development Goals (MDGs), Erna Witoelar, mengatakan sedikitnya 72,5 juta warga Indonesia tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Ia mengutip laporan yang dibuat MDGs pada 2007.

"Ada 30,7 persen masyarakat yang hidup dengan sanitasi buruk dan membuang tinja di luar rumah," kata mantan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah itu dalam diskusi panel "Air dan Sanitasi di Indonesia" di Mercantile Athletic Club, World Trade Centre, Jakarta, Jumat lalu.

Angka yang dilaporkan, Erna melanjutkan, berdasarkan kriteria minimal, asal terlihat punya sanitasi. Bila kriteria diperketat, menyangkut standar ideal sebuah sanitasi, ia memastikan angkanya bisa mencapai 100 juta.

Untuk mengubah situasi tersebut tidak hanya dibutuhkan perubahan perilaku masyarakat, tapi juga pendanaan. Berdasarkan pencapaian MDGs untuk standar layak sanitasi, kata Erna, Indonesia tertinggal oleh Vietnam, baik itu di perkotaan maupun di desa.

Berdasar laporan yang sama, diketahui pula masih terdapat ketimpangan antara warga di perkotaan dan mereka yang hidup di desa. "Sekitar 40 persen masyarakat pedesaan tidak memperoleh sanitasi yang layak. Adapun di kota sebesar 18,2 persen."

Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan sekitar 40 juta penduduk sama sekali tak punya fasilitas sanitasi. "Angka 40 juta itu yang akan menjadi target kita," katanya. Menurut Budi, pengadaan sanitasi tersebut nantinya bersifat komunal, tidak akan dalam skala besar.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun mengatakan akan membangun Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di 5.000 desa. Target itu mencakup desa-desa di 15 provinsi dan 110 kabupaten.

Dengan cara itu, kata Nyoman Kandun, Departemen Kesehatan mendorong kemandirian masyarakat untuk pengadaan sanitasi tersebut. "Dua puluh persen (biaya) dari masyarakat," kata dia. Dari porsi biaya itu, 4 persennya berupa uang tunai, dan selebihnya adalah sumber daya masyarakat setempat.

Untuk mencapai target MDGs pada 2015, kata dia, diperlukan peningkatan akses bagi 3,7 juta orang per tahun. Untuk itu, dibutuhkan setidaknya US$ 600 juta per tahun. Sedangkan investasi yang tersedia saat ini hanya US$ 27 juta.

Menyimak paparan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Tjatur Sapto Edi, menilai pemerintah dan parlemen tidak punya kepedulian terhadap masalah sanitasi ini. "Sanitasi hanya dianggap bagian dari infrastruktur," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.IQBAL MUHTAROM

Post Date : 17 Maret 2008