70% Sampah di Bandung Numpuk

Sumber:Koran Sindo - 27 Maret 2007
Kategori:Sampah Luar Jakarta
825 m3 sampah Kota Bandung dari total volume sampah dalam tiga hari terakhir mencapai 22.500 m3, menumpuk lantaran tidak terangkut.

Karena itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi menginstruksikan agar PD Kebersihan meningkatkan aktivitas pengangkutan sampah agar masalah penumpukan tak berlarut-larut. Saya harap PD Kebersihan dapat menambahkan aktivitas kendaraan pengangkut sampah menjadi dua kali lipat.Jika pada kondisi normal hanya dua rit,tambah jadi empat rit,kata Sekda Kota Bandung Edi Siswadi kepada wartawan DPRD Kota Bandung,kemarin.

Dia mengaku, Pemkot Bandung kesulitan menangani pembuangan sampah masyarakat Kota Bandung.Keadaan ini sudah terjadi saat Kota Bandung menjadikan Leuwigajah sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada masa itu, sebesar 3540% sampah tidak terangkut.SetelahTPA dialihkan ke TPA Sarimurti, jumlah sampah yang tidak terangkut bertambah menjadi 6070%.

Di sisi lain,papar Edi,kondisi armada truk PD Kebersihan tidak sepenuhnya prima. Sementara itu,sekitar empat kilometer jalan menuju TPA Sarimurti makin memperparah kondisi truk. Akibatnya, PD Kebersihan harus sering memperbaiki armadanya dari sebelumnya hanya sebulan sekali, menjadi satu pekan sekali. Sebenarnya, keadaan bisa sedikit membaik jika jalan sepanjang empat kilometer itu diperbaiki. Tapi itu kan program bersama antara Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi, dan Provinsi Jawa Barat. Meski kita yang paling sering menggunakannya, Pemkot Bandung kan tidak bisa sembarangan membetulkan jalan yang berada di luar wilayah kita, imbuh Edi.

Di tempat terpisah, Humas PD Kebersihan Adi Taufik berpendapat, rencana penyewaan truk sampah tidak akan terlalu mengurangi penumpukan sampah. Sebab menurutnya, biaya penyewaan justru akan menambah biaya operasional. Saat ini, PD Kebersihan memiliki 107 kendaraan operasional. Sebanyak 20 unit di antaranya merupakan kendaraan sewaan. Tarif satu rit pengangkutan, PD Kebersihan harus mengeluarkan Rp500 ribu per unit armada. Biaya penyewaan lebih mahal, lebih baik jika pemkot membeli armada baru, saran Adi. Lebih lanjut Adi menjelaskan, pihaknya tidak mungkin merealisasikan permintaan Sekda. (evi panjaitan)



Post Date : 27 Maret 2007