Buku Panduan Sumber dan Mekanisme Pendanaan Sektor Sanitasi

Pengarang:Ritzky Cahyanto, Khalid Arya, Bert Bruinsma
Penerbit:Jakarta, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TPPS), 2010, xvi + 91 hal
Tahun Terbit:Th. 2010
No. Klasifikasi:363.72 Tim b
Kata Kunci:petunjuk, panduan, pendanaan sanitasi sumber& mekanisme
Lokasi:Perpustakaan AMPL, Telp. 021-31904113, Perpustakaan ISSDP, Dit. Perkim
Kategori:Petunjuk

Buku Panduan Sumber dan Mekanisme Pendanaan ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama merupakan bagian umum yang menjelaskan aspek-aspek pemulihan biaya, biaya fisik, dan biaya non-fisik. Bagian ini berupaya menjelaskan hal-hal terkait sarana sanitasi, yang akan dibedakan berdasarkan jenisnya (individual dan komunal/ bersama, biaya operasi dan pemeliharaan). Bagian pertama ini juga membahas aspek-aspek terkait sumber pendanaan sanitasi yang lazim diterapkan di dunia internasional dan bagaimana mekanisme mengaksesnya. Selanjutnya, pembahasan tentang cara-cara atau mekanisme pendanaan sarana sanitasi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
   
Bagian kedua merupakan bagian khusus, yang menjelaskan sumber-sumber pendanaan potensial yang ada di Indonesia dan bisa menjadi opsi Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan sanitasi di daerahnya. Bagian ini diawali penjelasan tentang gambaran umum aspek pendanaan dan bagaimana mengakses dana-dana yang ada. Selanjutnya, bagian ini membahas cara-cara atau mekanisme untuk mengakses sumber pendanaan potensial dan menjelaskan bagaimana Pemerintah memberikan dukungannya.
   
Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah untuk menjawab berbagai persoalan terkait lambatnya gerak pembangunan sanitasi di Indonesia, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dari hasil penelahaan, terungkap bahwa kelambatan pembangunan sanitasi di Indonesia disebabkan masih rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pentingnya aspek sanitasi, kurangnya komitmen dan kemampuan kelembagaan, dan sedikitnya dukungan peraturan perundang-undangan terkait sanitasi.
   
Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis untuk menyeleksi sumber-sumber pendanaan yang ada ataupun yang dapat diakses. Dengan membaca buku ini, Pemerintah Daerah atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengidentifikasi sumber-sumber dan mekanisme yang selama ini tidak dapat berjalan semestinya, untuk kemudian menemukan mekanisme yang pas dan dapat diimplementasikan. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Pemerintah untuk menata kembali atau menentukan kewajiban-kewajibannya, seperti kewajiban untuk menyediakan pendanaan sektor sanitasi. Di sisi lain, buku ini juga bisa memberi sumbangan pada para pemangku kepentingan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang aspek pendanaan sanitasi.

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan

Ringkasan Eksekutif

1.    Pendahuluan
1.1    Latar Belakang
1.2    Maksud dan Tujuan
1.3    Manfaat

Bab Umum. Pertimbangan Utama dalam Pendanaan Pembangunan Sanitasi

2.    Biaya Sanitasi
2.1    Kegiatan Non-Fisik
2.2    Kegiatan Fisik
2.3    Aspek Pemulihan Biaya pada Kegiatan Sanitasi

3.    Siapa yang Harus Membayar dan Untuk Apa
3.1    Kegiatan Pembangunan Fisik
3.2    Kegiatan Pembangunan Non-Fisik
3.3    Biaya Investasi
3.4    Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M)

4.    Penyedia Pendanaan Sanitasi
4.1    Sumber Dana
4.2    Bagaimana Membiayai Pembangunan Sanitasi yang Menyertakan MBR
4.3    Cara Meningkatkan Pemulihan Biaya Kegiatan Sanitasi
4.4    Pembiayaan Multitahun, Membiayai Kegiatan Besar

Bab Khusus. Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Situasi di Indonesia

5.    Mengevaluasi Opsi yang Layak dan Memeriksa Persyaratan Kualifikasi untuk Menarik Dana

6.    Ikhtisar Sumber-Sumber Pendanaan Saat Ini

7.    Permasalahan dalam Mengakses Pendanaan Saat Ini
7.1 Faktor Pembatas

8.    Sumber Pendanaan Potensial untuk Diakses
8.1    Sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat
8.2    Sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi
8.3    Sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota)
8.4    Pendanaan Bersumber dari Sektor Swasta
8.5    Kontribusi Pengguna (Tarif)

9.    Peran Pemerintah Meningkatkan Akses Pendanaan Sanitasi
9.1    Pada Tingkat Pemerintah Pusat
9.2    Pada Tingkat Pemerintah Provinsi
9.3    Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten/ Kota
9.4    Isu-Isu Jangka Panjang

10.    Kesimpulan dan Saran

Daftar Lampiran

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Colophon



Post Date : 16 Juni 2010