Ketua Pusat
Pengkajian Jakarta (PPJ) M Taufik menilai, selama ini pengelolaan sampah di
Jakarta melewati beberapa tahap. Mulai dari penyapuan dan pengumpulan,
pengangkutan dan pembuangan, dan pengolahan terakhir.
Taufik menegaskan, selama ini pengelolaan sampah
diserahkan ke sejumlah perusahaan swasta. Sehingga berdampak pada besarnya
anggaran yang dialokasikan.
"Sekitar ada 34 perusahaan yang melakukan
swastanisasi sampah di DKI Jakarta. Sudah saatnya kita menolong masyarakat
dengan sistem padat karya. Masyarakat bisa diedukasi untuk menjaga sampah lebih
teratur kemudian dibayar oleh pemerintah daerah," ujar Taufik di Jakarta,
Rabu (26/6).
Untuk tahap penyapuan sampah, Pemprov DKI Jakarta
melalui Dinas Kebersihan menganggarkan Rp 2.777 per meter. Kemudian untuk
pengangkutan dari penampungan sementara ke tempat penampungan terakhir
mengeluarkan anggaran dengan dua tipe.
"Pengangkutan dengan kendaraan tipe kecil Rp
22.393/ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343/ton. Sesampai Tempat Pembuangan
Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Pemprov DKI Jakarta juga harus
membayar Rp 114.000/ton. Kalau dihitung dari penyapuan hingga TPA total
anggaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp 300.000," jelas Taufik.
Dirinya menyarankan, agar Jokowi-Ahok menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan model padat
karya. Dengan padat karya, menurut Taufik, dapat melahirkan 5.000 lowongan
kerja untuk masyarakat Jakarta.
"Kami mengusulkan swastanisasi sampah
dibubarkan, kita kasihkan ke masyarakat sekitar. Kita ingin Pak Jokowi-Ahok supaya padat karya. Sampah tugasnya dinas kebersihan, mobil
ada, kalau kurang ya beli," tegas Taufik.
"Kalau padat karya, sampah ini bisa dihemat
200-300 milyar per tahun dalam penanganan sampah. Kalau perlu saya menyarankan
untuk diaudit, ini sudah triliunan biayanya," tandasnya.
Sebelumnya juga diberitakan, Wakil Gubernur DKI
Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terlihat pusing dan pasrah terhadap masalah
sampah yang ada di Jakarta.
"Kita udah hitung per hari rata-rata ada
6.500 ton sampah per hari di Jakarta. Sebagian dari jumlah itu ngalir di
Ciliwung," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/6).
Post Date : 27 Juni 2013
|
