|
jakarta, kompas - Warga Kelurahan Rawa Badak Utara yang berdiam di RW 02, RW 05, dan RW 11, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menderita kesulitan air. Jaringan pipa distribusi ke rumah warga sudah enam tahun ini tidak lagi lancar mengalirkan air. Bahkan, dalam enam bulan terakhir, air ledeng itu kering total. "Yang anehnya, meskipun air tidak pernah mengalir, tetapi tagihan di rekening di keluarga saya setiap bulan selalu sama. Tercantum, air terpakai 34 meter kubik dan kami harus bayar Rp 160.000. Saya belum cek lagi tagihan terakhir. Masalah ini sudah keterlaluan, tidak boleh didiamkan begitu saja," kata Agus Nurseno, mantan anggota Dewan Kelurahan Rawa Badak Utara (RBU), Selasa (10/4). Agus mengatakan, setiap tiga hari, keluarganya harus beli air dari gerobak dorong. "Biasanya saya beli dua gerobak, terdiri dari 12 pikul. Satu pikul sama dengan dua jeriken dan harganya pun bervariasi. Satu pikul sebanyak 20-30 liter. Satu gerobak berkisar Rp 20.000-Rp 30.000," katanya. Menurut Agus, bak penampung di rumahnya mampu menampung dua gerobak air. Kalau dipakai irit, air sebanyak 12 pikul atau dua gerobak hanya bisa bertahan untuk tiga hari. Biayanya sangat mahal," katanya. Ketua RW 05 Endang Kusmana menuturkan, kesulitan air dialami warga sejak tahun 2001. Warga sudah berkali-kali mengadu ke perwakilan Thames PAM Jaya (TPJ) di Jalan Sindang dan Jalan Tongkol. "Saya sendiri pernah menemui Pak Toto, petugas PAM Jaya di Jalan Tongkol. Petugas sudah berkali-kali survei ke wilayah kami, tetapi air juga tidak pernah mengalir," katanya. Terakhir, tokoh warga dan seluruh ketua RT di RW 05 mengadakan pertemuan membahas persoalan itu pada Senin lalu. Ketua RT 03 Basri Saleh mengungkapkan bahwa warga ditimpa oleh persoalan yang bertubi-tubi. Di saat harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak terus naik, warga dibebani lagi oleh tagihan rekening air yang airnya nyata-nyata tidak pernah mengalir. Belum lagi beban biaya membeli air untuk keseharian. "Sekarang ini, meski air ledeng kering, biaya abonemen terus ditagih setiap bulannya. Warga harus membayar Rp 19.000 per bulan. Mengurusi rakyat Jakarta, yang katanya kota metropolitan, kok kayak begini. Rakyat susah," kata Endang mengeluhkan. Direktur Hubungan Eksternal dan Komunikasi TPJ Ramses Simanjuntak mengatakan, RBU termasuk wilayah layanan TPJ. Dia terkejut mengetahui adanya kasus yang dialami warga RBU, apalagi sudah enam tahun. Dia berjanji akan segara mengeceknya. (CAL) Post Date : 11 April 2007 |