Bendung Gerak untuk Atasi Banjir

Sumber:Kompas - 20 Februari 2013
Kategori:Banjir di Luar Jakarta
Gresik, Kompas - Pembangunan Bendung Gerak Sembayat di perbatasan Gresik dan Lamongan, Jawa Timur, saat ini mencapai 16,5 persen. Proyek itu ditargetkan selesai akhir 2015 meskipun rentang waktu proyek 2011-2016.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat meninjau lokasi di Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Selasa (19/2), menyatakan, proyek itu bagian dari upaya mengurangi dampak banjir Bengawan Solo di wilayah hilir seperti Lamongan dan Gresik. Bendung Gerak Sembayat bisa menampung 7 juta meter kubik air.

Air yang tertampung saat pintu bendung gerak ditutup bisa disimpan saat kemarau untuk mengairi sawah atau diteruskan ke laut jika kondisi hujan dan rawan banjir. Bendung Gerak Sembayat bisa dimanfaatkan untuk jaringan irigasi yang mengairi 700-800 hektar sawah di sekitarnya.

Alokasi anggaran untuk pembangunan Bendung Gerak Sembayat mencapai Rp 700 miliar, di antaranya Rp 500 miliar untuk fisik bendungan dan berbagai fasilitasnya, Rp 140 miliar untuk pintu air dan mesin-mesinnya, selebihnya untuk perencanaan, pengawasan, dan supervisi.

”Nantinya juga akan dilengkapi waduk kecil untuk kebutuhan air baku bagi masyarakat. Tinggal Perusahaan Daerah Air Minum yang harus menyiapkan instalasi pengolah menjadi air minum,” tutur Djoko.

Menurut Djoko, selain bendung gerak di Sembayat, pemerintah juga menyiapkan pembangunan waduk di lima wilayah. Waduk akan dibangun di Ponorogo, Bojonegoro, Pacitan (Jawa Timur) serta Wonogiri dan Karanganyar (Jawa Tengah).

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Yudi Pratondo menyebutkan kontrak proyek pengerjaan Bendung Gerak Sembayat selama 50 bulan terhitung 15 Desember 2011-2016. Progres pembangunan saat ini mencapai 16,5 persen. Dalam proses pembangunan sedikit ada kendala masalah sosial, termasuk pemindahan makam warga, tetapi sudah dicoba dicari jalan keluarnya.

Terkait pengelolaan air, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kementerian Kehutanan Eka W Soegiri mengatakan 3.600 daerah aliran sungai membutuhkan prioritas penanganan karena kondisi menurun.

”Dari jumlah itu, sebanyak 108 DAS diutamakan untuk pemulihan dan ditetapkan kontrak kerjanya yang ditandai dengan disusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu,” ujar Eka seusai menjadi penguji doktor di Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah, Selasa. ”Rencana Pengelolaan DAS Terpadu akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk pengelolaan DAS,” kata Eka. (EKI/ACI)

Post Date : 20 Februari 2013