|
JAKARTA: Ketersediaan air minum di Indonesia masih memiliki banyak
tantangan sehingga dibutuhkan usaha keras agar dapat mencapai target
MDGs cakupan air minum sebesar 68,8% dan nasional sebesar 100% pada
2015. Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi mengatakan cakupan pelayanan air saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan cakupan nasional sebesar 55,04% pada 2011. Sementara itu, lanjutnya, cakupan pelayanan perpipaan di pedesaan hanya sebesar 13,94%, perkotaan sebesar 41,88%, dan nasional sebesar 27,05%. Adapun tingkat kebocoran air rata-rata nasional sebesar 33%. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan kualitas air tanah yang buruk membeli air dari pengecer yakni sekitar Rp500-Rp1.000 per jerigen. Atau sebesar Rp1.000-Rp2.000 per jerigen pada musim kemarau. "Artinya masyarakat harus membayar sekitar Rp25.000-Rp50.000 per m3," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/3/2013). Untuk mencapai target tersebut, ujarnya, dibutuhkan dana sekitar Rp 27,6 triliun yang berasal dari APBN dan sumber dana lain seperti Public Privat Partnership (PPP) dan juga perbankan. Guna mendukung iklim kondusif dalam berinvestasi, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai PPP antara lain yakni Perpres No. 67/2005 dan UU No. 16/2005 serta turunannya. Oleh karena itu Rachmat ingin mengajak peran serta swasta untuk menggarap proyek-proyek air minum tersebut. Dia menyampaikan saat ini terdapat proyek PPP di bidang penyediaan air minum, yakni SPAM Umbulan dengan kapasitas 4.000 liter/detik yang masih dalam tahap proses tender. Selain itu juga ada SPAM Jatiluhur yang mendukung kawasan DKI Jakarta-Bekasi-Karawang, SPAM Kota Bekasi, dan SPAM Bekasi Utara. (ra) Post Date : 01 Maret 2013 |