Penyediaan infrastruktur publik
yang masih timpang dengan kebutuhan mendorong pemerintah untuk menggencarkan
investasi dari pihak swasta.
Khusus untuk
penyediaan prasarana publik di bidang air minum, pendanaan pemerintah dirasa
masih kurang sehingga menutut peran swasta dalam percepatan infrastruktur publik
yang paling mendasar ini. Kehadiran swasta di bidang air minum sangat
diperlukan mengingat target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 tinggal
selangkah lagi.
Untuk mewujudkan target ketersediaan air minum 68 persen bagi 240 juta jiwa
sesuai target MGDs, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(BPP SPAM) mengaku butuh investasi 65 triliun rupiah. Padahal, dana yang
bersumber dari APBN untuk perkotaan dan perdesaan hanya 37,63 triliun rupiah,
sedangkan dana bersumber dari APBD, PDAM, perbankan/KPS dengan kemampuan 27, 64
triliun rupiah.
"Investasi air minum ini memiliki business risk cukup rendah karena
investor memiliki pelanggan seumur hidup. Berbeda apabila yang dijual barang
misalnya sehingga banyak kontraktor besar ingin masuk investasi air
minum," kata Kepala BPP SPAM, Tamim M Zakaria, dalam kegiatan gathering di
Jakarta, kemarin.
Tamim menuturkan investor akan diberikan keleluasaan mengelola dengan konsesi
rata-rata 30 tahun ke depan. Kendati laba bidang air minum tidak begitu besar,
dalam kelanjutannya akan lebih aman dan stabil.
Namun, ini berbeda
apabila investasi swasta diperuntukkan untuk kalangan tertentu seperti di
Kelapa Gading. "Tentunya untuk target market tersebut membutuhkan modal
tidak sedikit dan marjin agak lebih tinggi. Semua regulated, sudah ada
aturannya," tuturnya.
Sampai sekarang, menurut Tamim, pengelolaan perusahaan daerah air minum (PDAM)
masih memiliki mindset sebagai birokrat. Karena itu, ke depan, BPP SPAM akan
mendorong pengelolaan bidang air minum dengan mengedepankan entrepreneurship.
" Contohnya seperti PDAM Pelembang, awalnya coverage ratio sekitar 3
persen saja, sekarang sudah mencapai 95 persen dari seluruh wilayah karena
semangat pengelolaannya mengedepankan entrepreneurship," ujarnya.
Seperti diketahui, lanjut Tamim, sekarang ini tarif air minum dari 314 PDAM
secara nasional yang masih di bawah biaya produksi sebanyak 233 PDAM. Untuk
itu, sekarang ini perlu mengedepankan biaya air minum yang wajar agar
kelangsungan kinerja PDAM juga membaik.
"Selama tarifnya tidak wajar, akan terjadi hal seperti memilah-milah
pelanggan yang berbayar besar sehingga tercipta diskriminasi layanan. Begitu
pun tidak menutup uang siluman dari pekerja PDAM sendiri," ujarnya.
Sementara itu, target MDGs tahun 2015, seperti arah Presiden utnuk mengatasi
krisis air di daerah tandus dan sulit air sehingga tidak ada lagi krisis air
pada tahun 2025. Proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindung (akses
aman) secara nasional 68,87 persen terbagi dalam wilayah perkotaan 75,29 persen
serta perdesaan 65,81 persen.
"Untuk target tahun 2020 nanti secara nasional 85 persen masyarakat
terlayani air minum dengan akses aman, sedangkan 2025 bakal dicapai 100
persen," tutur Tamin.
Menurut Tamim, Berdasarakan PP No 16/2005 tentang pengembanga sistem penyediaan
air minum, penyelenggara SPAM yakni badan usaha milik negara, bisa badan usaha
miliki daerah (PDAM), atau bisa bekerja sama dengan koperasi , badan usaha
swasta, atau kelompok masyarakat.
Tawarkan Investasi
Sampai dengan akhir
tahun ini, Tamin mengatakan,perkiraan investasi di bdiang air minum mencapai
21,87 triliun rupiah. Investasi ini tersebar dalam 42 lokasi serta dengan
estimasi penambahan kapasitas 66,1 ribu liter per detik. Diharapkan dengan
target investasi ini masyarakat yang terlayani mencapai 16,6 juta jiwa.
"Tender yang datang BPPSPAM pasti memenuhi skala keekonomisan karena
masih banyak yang beli air dengan drum. Hanya saja memang kebijakan tarif
berada di kepala daerah. Kalau memang juga ada yang tidak masuk keenomian ada
semacam scheme viable gap fun," ungkap Rina Agustin, Sekretaris BPP SPAM.
Menurutnya, investasi pengembangan SPAM melalui kerja sama pengusahaan KPS dan
konsep business to business (B to B), proyek yang telah diresmikan sebanyak dua
lokal dengan kapasitas 1.900 liter per detk dengan perkiraan penduduk yang
dilayanai sejumah 760 ribu jiwa. Dua proyek ini dengan perkiraan investasi 690
miliar rupiah.
Tidak hanya dua proyek ini yang diresmikan, tetapi proyek yang dalam
pengembangan berjumlah lima lokasi, sedangkan proyek dalam tahap pendatanganan
kerja sama sebanyak tiga lokasi. Untuk proyek yang dalam proses pengadaan badan
usaha sebanyak sembilan lokasi, sedangkan proyek yang sedang dalam persiapan
penawaran 10 lokasi, dan selanjutnya sebanyak 13 proyek lainnya yang potensial
untuk ditawarkan ke swasta.
Post Date : 31 Desember 2013
|
