|
Jakarta, Kompas - Pemerintah pusat menawarkan bantuan pemasangan sambungan pipa baru ke pelanggan air bersih di Jakarta. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak bisa diterima lantaran tidak ada kepastian dari operator menambah pelanggan nonsubsisi. ”Pemerintah pusat tidak tutup mata dengan persoalan air bersih yang dihadapi Jakarta. Pemerintah pusat memberikan bantuan biaya pemasangan sambungan baru, juga berlaku untuk Jakarta. Namun, Jakarta sendiri yang menolaknya,” kata Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rachmat Karnadi, Rabu (20/3). Bantuan biaya sambungan baru itu ditujukan untuk pelanggan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan pemasangan baru ini diberikan pemerintah pusat senilai Rp 2 juta per sambungan baru. Jadi pemerintah daerah harus membuat sambungan baru ke rumah pelanggan, lalu pelanggan itu memakai layanan air selama tiga bulan. Setelah terlaksana, pemerintah pusat baru membayarkan uang pengganti sambungan baru. Selain itu, sambungan baru hanya bisa diberikan jika ada kapasitas air bersih yang belum terpakai. Kondisi Jakarta saat ini tidak mempunyai cadangan air bersih yang tidak terpakai. Cadangan tidak ada karena tingkat kebocoran masih cukup tinggi. Bantah menolak Staf Ahli Hubungan Antarlembaga PD PAM Jaya, Wibisono, membantah telah menolak bantuan itu. Menurut dia, PAM Jaya tidak bisa menerima bantuan itu karena terbentur persoalan mendasar. ”Bantuan diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini mendapat subsidi. Yang harus dipikirkan adalah operator menambah pelanggan di nonsubsidi. Ini yang belum bisa dipastikan,” kata Wibisono. Saat ini, jumlah pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah mencapai sekitar 80 persen. Apabila jumlah pelanggan yang disubsidi terus bertambah, beban pembiayaan air bersih akan semakin berat. ”Sebab pelanggan nonsubsidi- lah yang menutup pembiayaan air bersih,” katanya. Sambungan pipa itu juga akan percuma jika tidak ada penambahan pasokan air bersih. Jumlah pasokan air bersih sementara ini belum bertambah, yaitu 18,7 meter kubik per detik. Pasokan ini baru menjangkau paling tidak 44 persen warga DKI Jakarta. ”Sekali lagi, kami tidak menolak bantuan, tetapi kondisi yang sulit membuat kami tidak bisa menerimanya,” katanya. Secara terpisah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan mengatakan, pengerukan Kanal Tarum Barat dan pembangunan Waduk Karian masih dalam tahap proses. Dua proyek ini dilakukan untuk menambah pasokan air baku ke Jakarta. ”Kemungkinan dua tahun lagi semuanya siap,” katanya. Senada dengan Hasan, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Herman Idrus memastikan tambahan pasokan air sedang diusahakan. Rencananya, pada tahun 2025 ada tambahan pasokan air bersih sekitar 10 meter kubik per detik untuk DKI Jakarta dan Bekasi. (NDY/MKN/ARN) Post Date : 21 Maret 2013 |