Aturan baru buat pengelolaan sampah jadi listrik makin diminati

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah insentif untuk pengembangan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTS-A). Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013, maka pengembang PLTS-A memperoleh tambahan pendapatan jika mengelola sampah dengan teknologi sanitary landfill yang bebas residu.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Rida Mulyana menyatakan permen itu memberi kenaikan tarif jual yang baru bagi pengelola PLTS-A swasta. Besarannya Rp 1.450 per kilo watt per hour (kWh), melonjak Rp 400 per kWh dibanding aturan di Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2009.

"Dengan permen baru ini, kita yakin makin banyak investor tertarik menanamkan uangnya mengembangkan pembangkit listrik berbasis sampah," ujar Rida saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (15/8).

Selain tarif baru, pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemda, menjadi urusan pengelola PLTS-A. Sebagai gantinya, maka pengembang pembangkit listrik bisa mendapat pemasukan tambahan.

Sebagai gambaran, perusahaan yang mengolah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Bantar Gebang, Bekasi, mendapat biaya pengganti Rp 114.000 per ton.

Saat ini, baru Jakarta yang sudah menerapkan uji coba PLTS-A. Rida berharap, kota-kota lain yang memiliki masalah sampah dapat segera menirunya, semisal Surabaya, Bandung, dan Medan.

"Masyarakat mendapat keuntungan kotanya lebih bersih. Pemda juga untung, kota-kota yang selama ini mengalami masalah sampah, selama ini kan habis-habisan memikirkan sampahnya dibuang ke mana," kata Rida.

Skema insentif baru ini, diklaim Rida juga menguntungkan swasta, karena membuat mereka lebih cepat balik modal. Biaya investasi PLTS-A sangat besar, mencapai Rp 600 miliar, hal itu disinyalir membuat investor tak tertarik mengubah sampah jadi listrik.

"Permen baru ini justru untuk menarik investasi bagaimana cepat balik modal, kita sudah lakukan simulasi kita undang calon pengembang," ungkapnya.

Post Date : 15 Agustus 2013