Badung Komit Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung terhadap masalah sanitasi pemukiman sangat besar, hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan pemimpin pemerintah Kabupaten Badung yang sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menangani masalah sanitasi. Hal ini dipandang penting karena Badung merupakan daerah kunjungan pariwisata, dimana masalah sanitasi lingkungan merupakan salah satu isu strategis yang mesti mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Badung serta seluruh stakeholder pariwisata, mengingat wisatawan sangat sensitive dan rentan terhadap isu tersebut yang akan dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan.

Demikian diungkapkan  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Dewa Made Apramana dalam sosialisasi awal Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)  di Ruang Teratai Bappeda Litbang, Rabu (10/4). Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Dewa Made Apramana, Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Litbang I Made Agus Aryawan, Fasilator PPSP Provinsi Bali Made Gde Sudharsana serta pokja PPSP Kabupaten Badung.

Lebih Lanjut Dewa Apramana mengatakan Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)  merupakan tahapan ke-4 dari enam tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Pada dasarnya tahapan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten Badung (SSK) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi sanitasi kabupaten Badung, strategi dan kebijakan sanitasi Kabupaten Badung serta arahan program/kegiatan selama 5 tahun mendatang.

 Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Litbang I Made Agus Aryawan mengatakan tujuan dari PPSP adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi pemukiman yang baik dan layak, meliputi sarana air bersih,sanitasi lingkungan, drinase lingkungan serta pengelolaan sampah. “Program PPSP merupakan program yang terintegrasi dan bersinergi anatar pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Badung yang difokuskan pada program keciptakaryaan.” Ungkapnya.

Lebih lanjut Agus Aryawan mengatakan Tahun 2012 Kabupaten Badung sudah menyusun dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang sudah dievaluasi oleh Tim Pokja PPSP Provinsi Bali dengan nilai 95 untuk BPS dan 96 untuk SSK. Sebagai kelanjutannya di Tahun 2013 Badung kembali mendapatkan dukungan berupa fasilitasi serta pendampingan dari Kementerian PU untuk menyususun Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dalam dokumentasi ini memuat program-progam dan kegiatan sector sanitasi yang diidentifikasikan membutuhkan penanganan sesuai prioritas sektoral dan prioritas kawasan.

Penyusunan ke 3 dokumen diatas dilaksanakan dengan pola pendampingan yang dibuat sendiri oleh Pokja PPSP Badung dengan keanggotaan SKPD Teknis yang tupoksinya menangani urusan sanitasi.  Dengan tersusun dokumen tersebut diharapkan Badung memiliki pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran untuk menangani permasalahan sanitasi di Kabupaten Badung. Program Sanitasi merupakan salah satu target Mdg’s dimana tahun 2015 ditargetkan minimal 75% masyarakat Badung mendapatkan akses sanitasi yang layak, walaupun kondisi pada akhir tahun 2012 target tersebut sudah terlampaui oleh Kabupaten Badung. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak.

Post Date : 11 April 2013