|
WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalin koordinasi si nergis demi kepentingan kedua kota, Bekasi dan Jakarta. Beberapa masalah yang dibicarakan, antara lain, terkait dengan rencana pembangunan fasilitas transportasi publik, drainase untuk mencegah banjir, dan pengelolaan sampah. “Kita mengharapkan kerja sama jangka menengah dan panjang untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di kedua kota ini. Apalagi, ke depannya kita akan bekerja sama dengan Bekasi dalam banyak hal, misalnya monorel,” kata Jokowi setelah menggelar rapat, kemarin. Jokowi mengatakan monorel yang dikerjakan BUMN memiliki rute awal Bekasi-JakartaTangerang. Karena itu, harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kota Bekasi sebelum mulai membangun. Saat ini dalam bidang transportasi, Pemprov DKI telah menyediakan transportasi massal angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) yang menghubungkan Bekasi dengan Jakarta. “Kan sekarang hanya satu. Itu perlu diperbanyak koridornya supaya daya angkut baik,” ujar Jokowi. Jokowi juga berharap dapat menjalin kerja sama jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kedua kota. “Saya kira Wali Kota Bekasi sangat terbuka, enggak ada masalah. Apa sih yang tidak bisa dikerjasamakan dalam masalah-masalah di perbatasan?” kata Jokowi. Di tempat yang sama, Rahmat memaparkan ada tujuh poin penting yang dapat dikerjasamakan antara Bekasi dan Jakarta, yakni di bidang tata ruang, kebersihan, transportasi, kebinamargaan, kependudukan, lingkungan hidup, dan pendapatan. “Oleh karena itu, setelah pembahasan dengan Pak Gubernur tadi, tindak lanjutnya ialah kami mengharapkan segera ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) demi kepentingan Bekasi dan juga Jakarta,” ujar Rahmat. Rahmat menuturkan selama ini kerja sama yang sudah terjalin di antara kedua kota tersebut baru mengenai masalah kebersihan sampah, yakni Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang terletak di Bekasi. “Kalau masalah sampah ini sudah terjalin sejak 2002. Sampai sekarang kita terus evaluasi kekurangannya. Sebetulnya, dengan metode reduce, reuse, recycle (3R), daya tampung TPST Bantar Gebang masih cukup, tapi kita masih berusaha mencari metode baru yang lebih baik,” tutur Rahmat. Terkait dengan masalah penanganan samapah, Jokowi mengungkapkan Jakarta masih membutuhkan Bantar Gebang sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Namun, jika sistem pengolahan sampah baru atau ITF (integrated treatment facility) telah rampung, sampah di Jakarta dapat dibagi-bagi. Bangun TPS ITF merupakan sistem pengolahan sampah terpadu di DKI Jakarta. Menurut rencana, sistem ITF akan diadakan di lima pemerintah kota. Sampah itu akan diolah untuk menjadi biogas dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Menurut Jokowi, saat ini pemenang tender proyek ITF Sunter akan segera ditentukan sehingga tak lama lagi Jakarta akan memiliki TPS sendiri. “Kemudian, setelah itu, kita juga akan bangun lagi di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Kalau semua sampah dibawa ke Bantar Gebang, biaya transportasinya sangat tinggi. Makanya, kita kelola dulu sampahnya sendiri sebagian, sebelum akhirnya dikirim ke Bantar Gebang. Jadi, TPST Bantar Gebang tetap kita perlukan,“ tambah Jokowi. GOLDA EKSA Post Date : 18 Juli 2013 |