Sanitasi Harus Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

Hanibal mengatakan, secara komprehensif lingkungan dan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai sehat dan sakit. Gas emisi dan tumbuh-tumbuhan memang berhubungan dengan kesehatan atau budaya sehat.

Dia melanjutkan, pengerucutan dari budaya sehat yang paling utama dan strategis bagi kualitas kesehatan adalah memastikan soal sanitasi lingkungan dengan ketersediaan air bersih. "Air bersih itu harus dipastikan benar-benar air yang layak dijadikan sumber pengelolaan air minum.

Dalam konteks lingkungan bisa juga pengelolaan air dan sebagainya," katanya.

Menurut Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kemen PDT, pemerintah saat ini hanya fokus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berorientasi pada masyarakat di perkotaan, sedangkan masyarakat di pedesaan mereka tidak terjangkau.

"PDAM yang lebih banyak barang yang didatangkan dari luar negeri misalnya. Seharusnya yang ada saja yang basisnya lokal dengan memanfaatkan gravitasi, pemanfaatan atas embun dan sebagainya," jelasnya.

Dia menuturkan, peran pemerintah juga harus tampak membudayakan sanitasi lingkungan, karena sanitasi belum banyak di pamahami oleh masyarakat seperti Mandi Cuci Kakus (MCK) dan ketahanan pangan. "Mental harus dikembangkan dari psikologinya," katanya.

Dia menilai, koordinasi antara Kemenkes dan KLH dalam mensosialisasikan sanitasi lingkungan sudah dilakukan, tetapi tidak cukup hanya koordinasi, harus masuk dalam ketentuan sistem kesehatan nasional. "Jadi memastikan air bersih, sanitasi dan gizi tadi ada dalam peraturan sistem kesehatan nasional. Kemudian yang mau mimpin Kemenko Kesra atau Kemenkes, itu silakan dan BPJS dan BKKBN masuk didalamnya," tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), tambahnya, tidak perlu dilibatkan karena KLH hanya mengelola air bersih yang dari Kementerian PU dan juga ketahanan pangan dari pertanian masuk ke sistem kesehatan nasional. "Anggaran 5-15 persen dari APBN belum tentu. Itu perlu direkontruksi ulang yang dimaksud revolusi kesehatan. Jadi perubahan kelembagaan, anggaran dan lainnya," katanya.

Budi Hartono juga mengakui, sanitasi yang erat kaitannya dengan lingkungan dan kesehatan perannya tidak boleh dikesampingkan, melainkan harus diprioritaskan. "Ingin sehat tapi lingkungan kotor, itu tidak sehat yang seharusnya lingkungan itu terkondisikan. Jadi ini yang membuat lingkungan penting," kata Dr. Budi.

Menurutnya, sanitasi merupakan dukungan dari lingkungan maupun gizi yang dibutuhkan bagi orang yang ingin sehat. Maka dari itu, pemerintah harus beri keleluasaan kepada Kemenkes, Kemen PU untuk mendirikan Sumber Daya Sanitasi. Ini sesuatu yang harus dipikirkan bahwa Kemenkes tidak bisa bicara obat kalau tidak ada air bersih," ungkapnya.

Dia melanjutkan, pemerintahan ke depan juga harus berperan sebagai pembuat regulasi yang berpihak kepada lingkungan yang sehat. Sehingga, diperlukan audit kesehatan bahwa penegak hukum diberi kewenangan untuk menindak langsung perusak lingkungan. "Dengan begitu tercipta sistem yang baik, dan masyarakat akan disadari lingkungan bagi kesehatan," katanya.