Air Bersih Lebih Dibutuhkan Masyarakat Dibanding Masjid Terapung

Anggota komisi III DPRD Dumai, Dahril Qudni mengatakan tidak penting lagi pro dan kontra pembangunan mesjid terapung. Sedangkan kebutuhan masyarakat tentang air bersih tidak pernah diributkan. Padahal, Walikota Kota sebelumnya, yakni Zulkifli As sudah menggelontorkan anggaran hingga ratusan milir rupiah untuk membangun pipanisasi air bersih.

"Tetapi kok Walikota sekarang (Khairul Anwar) tidak meneruskan itu. Masyarakat bukan butuh mesjid sebagai ikon, namun butuh air bersih sekarang. Apalagi susah didapatkan, dan harga air semakin mahal," ujar politisi PKS itu.

Menurutnya, konflik yang dibangun pihak pemerintah tidak mencerdaskan warga. Bahkan, warga yang melakukan demonstrasi mempersoalkan pembangunan mesjid terapung hanya membuang-buang energi saja. Sedangkan janji pemerintah mengadakan aor bersih hingga saat ini belum terpenuhi.

Dikatakannya, di APBD 2014, ada dianggarkan sebesar Rp 7 miliar untuk perbaikan instalasi PDAM. Menurutnya, anggaran itu tidak signifikan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Dumai.

"Kenapa harus bermegah-megahan dengan membuang anggaran Rp 42 miliar, jika kebutuhan pokok masyarakat (air bersih) tidak mampu dipenuhi," katanya lagi.

Ia berharap, agar masyarakat telaten menilai sesuatu. Pembangunan mesjid terapung bukan ditolak DPRD. Namun, rencana pembangunan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sebut saja anggaran yang ditawarkan Rp 42 juta untuk tiga tahap.

"Itu namanya multiyears. Sedangkan jabatan Walikota saja sebentar lagi. Bukankah Walikota itu hanya ingin ada kenangan, yang sifatnya simbolik saja. Sementara kita sudah punya Habiburrahman, serta mesjid di masing-masing Kelurahan dan Kecamatan," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, usulan pembangunan mesjid itupun tidak pernah dibahas dalam KUA-PPAS. Sedangkan pembahasan di Banggar juga tidak disetujui anggota Banggar.

"Saya harap pemerintah membuka hatinya, dan jangan memaksakan kehendak. Pikirkan kebutuhan ril masyarakat," katanya.

Ditempat terpisah pengamat perkotaan Kota Dumai, Syahputra mempertanyakan sikap Pemko Dumai yang terlihat ngotot dan memaksakan kehendak agar Masjid Terapung tetap dimulai pembangunannya di Taman Bukit Gelanggang (TBG) dalam tahun ini juga.

"Saya heran kok Wako terlihat ngotot membangun masjid terapung di TBG. Padahal, pembagunan masjid tersebut tidak masuk dalam RPJMD," sebut Syahputra.

Kata dia, seluruh pembangunan harus mengacu RPJMD. Karena RPJMD adalah "kitap" kota Dumai.

" Yang tak masuk (RPJMD) dipaksakan. Yang tertuang dalam RPJMD seperti proyek air minum diabaikan.  Seharusnya ditahun ketiga masa jabatan Khairul Anwar, Air minum sudah mengalir kerumah warga. Sebuah lelucon yang sangat menyengsarakan," katanya. 

Post Date : 28 Februari 2014