|
Proyek JEDI meliputi 57 kelurahan di empat wilayah DKI Jakarta, yakni di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Proyek tersebut diharapkan mampu membebaskan pemukiman warga dari banjir.
Namun, jika memang batal memakai jasa Bank Dunia, Pemprov DKI Jakarta akan memakai dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov akan memasukkan JEDI dalam APBD perubahan atau APBD 2014.
"Siapa yang bilang batal, kita sampaikan kalau. Kira-kira rumit sekali. Kita kan harus segera melaksanakan. Harus ini, harus ini, sudah lah enggak usah. Itu kan belum," kata dia.
Namun, dia membantah telah membatalkan pinjaman itu. Dia mengaku tengah menggodog hal tersebut. Pihaknya sedang berupaya mencari jalan keluar agar tak terlalu rumit.
"Kita juga punya uang. Mau pinjam Rp1,2 T saja kok rumitnya kayak begitu. Enggak usahlah, kita juga punya Rp40 triliun. Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kita saja Rp10 triliun. Kalau diatur-atur terlalu banyak, enggak mau saya. Beda kalau DKI enggak punya duit enggak apa-apa," tukasnya di Jakarta, Kamis (28/3).
Itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta Joko 'Jokowi' Widodo soal rencana pinjaman dana sebesar Rp1,2 triliun ke Bank Dunia. Jokowi menolak jika diatur-atur oleh lembaga lain.
Bank Dunia dinilai memberi syarat terlalu rumit untuk mengucurkan dana bagi proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang merupakan gagasan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Post Date : 28 Maret 2013 |