MAKASSAR, KOMPAS - Sebanyak 3.500 rumah di Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, dan Kecamatan Sabbangparu, di sekitar Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, masih terkepung air, Rabu (30/6). Tinggi banjir sejak 16 Juni itu bervariasi, 50 sentimeter hingga lebih dari 3 meter.
Katriadi (21), warga Desa Salomenraleng, Kecamatan Tempe, mengatakan, banjir mengepung rumah panggung penduduk sehingga penduduk harus menggunakan perahu untuk beraktivitas, seperti ke pasar, sekolah, dan bekerja. Yang tidak punya perahu terpaksa menyewa perahu yang bertarif Rp 10.000.
”Jumlah warga yang bertahan di rumah lebih banyak daripada yang mengungsi,” kata Katriadi. Warga ingin menyangga rumah panggung dengan bambu bantuan pemerintah.
Banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi Danau Tempe kian memprihatinkan. ”Danau sangat dangkal akibat pertumbuhan permukiman warga,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat sedimentasi Danau Tempe 7 sentimeter per tahun. Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sulsel Soeprapto Budisantoso, penyebab sedimentasi itu adalah permukiman penduduk dan jalan masuk yang dibangun pemerintah daerah.
Sungai Bila dan Sungai Walanae merupakan dua sungai besar yang berhilir di Danau Tempe. Debit air yang besar dari dua sungai ini tidak tertampung danau yang arealnya makin sempit akibat pendangkalan.
Saat musim kemarau, elevasi danau hanya 3 meter. Di musim hujan elevasi tertinggi mencapai 10 meter. Pendangkalan danau memengaruhi hasil perikanan yang turun dari 17.000 ton per tahun (1999-2000) menjadi 8.000 ton tahun lalu.
Air dari danau seluas 13.000 hektar itu semestinya mengalir menuju laut lewat Sungai Cenranae, tetapi terhambat karena kemiringan dasar sungai tidak lebih dari 10 derajat. ”Tidak jarang air dari laut justru masuk ke Sungai Cenranae sehingga banjir,” katanya.
Agar tidak terus terjadi, Pemerintah Provinsi Sulsel merencanakan pembangunan bendung gerak di mulut Danau Tempe sebelum air masuk ke Sungai Cenranae. Pemprov Sulsel kini menanti izin Kementerian Keuangan terkait dana pembangunan Rp 200 miliar.
Selain itu, Pemprov Sulsel meminta bantuan pemerintah pusat agar menyediakan sedikitnya tiga kapal keruk untuk menormalisasi 13 danau di Sulsel yang rusak akibat pendangkalan.
”Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2007, pembenahan sistem wilayah sungai menjadi wewenang pemerintah pusat,” tutur Soeprapto. (RIZ)
Post Date : 01 Juli 2010
|
