Lalai, RPJMD tak singgung air bersih di Jakarta

Panjangnya pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI antara Pemprov DKI dan DPRD DKI beberapa waktu lalu, ternyata tak menyentuh sedikitpun klausul pembahasan soal pengolahan air, termasuk pengolahan air di Waduk Jatiluhur.

Padahal, air merupakan sumber kehidupan paling penting bagi masyarakat Jakarta. Entah karena faktor lalai, atau menganggap tidak terlalu penting, sehingga Pemprov DKI dan DPRD DKI meloloskan begitu saja pembahasan mengenai pengolahan air.

Namun begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya pendapat lain. Menurutnya, untuk mengolah air membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan, dirinya memprediksi bisa mencapai 5 tahun.

Ditambahkan dia, pengolahan air limbah misalkan, setidaknya dibutuhkan dana mencapai Rp85 triliun. kewajiban pengolahan air berikut dananya masih perlu di koordinasikan dengan pemerintah pusat, karena dana sebesar itu berada di pihak pemerintah pusat.

"Itu sebenarnya penting, tapi kita masih terbelit. Kita bicara dana kita butuh Rp85 triliun, semuanya ada di pusat," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis 14 Maret 2013.

Terkait pengolahan air limbah di Jakarta, Ahok mengatakan, untuk melakukan reklamasi air di pulau saja membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ancol contohnya. Sebelum berubah bentuk menjadi tempat rekreasi yang indah, maka terlebih dahulu dilakukan pengedukan lumpur-lumpur di dasar sungai.

"Kita mengeduk reklamasi pulau saja menjadi air baku kita harus mengeduk lumpur-lumpur di sungai. Lima tahun baru bisa mulai seperti di Ancol," beber Ahok.

Namun begitu, ayah tiga anak itu mengatakan, Pemprov DKI siap mengolah air di Waduk Jatiluhur menjadi air baku, atau air yang banyak manfaat. Persoalannya adalah, Pemprov DKI masih terbelit masalah dengan pihak Palyja, sebagai operator air bersih di Jakarta yang notabene mitra Perusahaan Air Mineral (PAM) Jaya di periode Pemprov DKI sebelumnya.

"Tapi kita masih terbelit dengan Palyja itu tadi, dan transfer pusat dari Jatiluhur kalau kita bicara ipal kita butuh Rp85 triliun," imbuhnya.