|
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail siap melaksanakan perumusan penanganan banjir tersebut. Namun ia menegaskan, penanganan banjir juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
"Masa DKI Jakarta yang terus mengeluarkan dana. Untuk cepat penyelesaiannya, maka Presiden yang merupakan kepala pemerintahan harus turun tangan langsung. BKSP itu hanya mengkoordinasikan saja," katanya, Kamis (4/4/2013).
Sebelumnya, guna menanggulangi banjir di DKI Jakarta harus dilakukan dari wilayah hulu di Puncak Bogor, hingga ke wilayah hilir di Jakarta. Karena itu pemerintah membentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP), sebagai leading sector untuk menyinergikan sembilan kabupaten kota dan tiga propinsi yakni DKI, Banten dan Jawa Barat, untuk memulai aksi dan penandatanganan mulai tahun ini.
BKSP diketuai oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Sekretaris BKPS, Asep Sukarno menjelaskan, keberadaan BKSP yang memiliki payung hukum Permendagri No 6 tahun 2006 itu, merupakan lembaga yang mampu mendorong atau mempercepat terjadinya pembangunan yang melibatkan tiga wilayah tersebut.
Post Date : 04 April 2013 |